Wacana pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi menuai kritik karena dinilai memiliki risiko tinggi. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa perguruan tinggi tidak layak mengelola tambang, terutama batu bara, karena minim pengalaman operasional, peralatan, dan dana yang memadai. Menurutnya, perguruan tinggi harus tetap berfokus pada misi utama mereka, yaitu pendidikan dan penelitian, bukan bisnis pertambangan.
Fahmy Radhi menekankan bahwa mengelola tambang bukan sekadar soal mendapatkan izin, tetapi juga membutuhkan keahlian teknis yang mendalam, investasi besar dalam peralatan dan tenaga kerja, serta kesiapan menghadapi risiko lingkungan yang tinggi. Ia khawatir jika perguruan tinggi dipaksa mengelola tambang, hal itu justru akan mengganggu fokus akademik dan memperburuk tata kelola institusi pendidikan.
Selain itu, dari sisi finansial, pendapatan yang dihasilkan dari tambang dinilai tidak sebanding dengan risiko yang harus ditanggung. Pengelolaan tambang membutuhkan modal besar dan keahlian manajerial yang tidak dimiliki oleh sebagian besar perguruan tinggi. Jika perguruan tinggi memaksakan diri untuk terjun ke sektor ini, dikhawatirkan mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis tambang secara efisien dan menguntungkan.
