Mahasiswa yang membuat meme tentang mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto akhirnya tidak ditahan lagi setelah menjalani proses hukum yang cukup panjang. Mahasiswi tersebut ditangkap oleh penyidik pada 7 Mei 2025 dan menghabiskan waktu yang cukup lama dalam tahanan. Keputusan untuk tidak melanjutkan penahanan ini jika dilihat dari konteks hukum, menjadi pembahasan hangat mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia.
Penyidik mempertimbangkan penyesalan mahasiswi tersebut dan permohonan maaf yang disampaikan kepada Jokowi dan Prabowo. Dalam permohonan maafnya, “Penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan dan memberi kesempatan yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya,” ujar Karopenmas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Bareskrim Polri, Minggu (11/5/2025) malam. Trunoyudo mengatakan, penyidik juga mempertimbangkan penyesalan mahasiswi tersebut, iktikad baiknya, dan permohonan maaf kepada Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.
Mahasiswi tersebut ditahan sejak 7 Mei 2025 setelah ditangkap penyidik. Ia disangkakan dengan pasal-pasal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, polisi melakukan krimininalisasi lantaran menangkap mahasiswi tersebut. “Kasus ini menunjukan bahwa negara anti-kritik,” ucap Kepala Divisi Hukum Kontras Andrie Yunus, Sabtu (10/5/2025). Andrie menyebut, Bareskrim Polri telah menyimpang dari tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Pasalnya, penangkapan ini bertentangan dengan hak atas kebebasan berpendapat yang tertulis dalam UUD 1945.
