Kasus Vina yang terjadi pada tahun 2016 kembali menjadi sorotan publik, setelah keluarga para terpidana kasus Vina dan Eky merencanakan untuk melaporkan Ketua RT setempat, Abdul Pasren, ke Mabes Polri. Dilaporkannya Ketua RT ini merupakan bagian dari upaya membongkar dugaan kesaksian palsu yang dilontarkan oleh pihak terkait ketika kasus tersebut masih berlangsung. Kasus ini menjadi perhatian khusus karena diduga adanya keterlibatan Ketua RT dalam mengarahkan kesaksian palsu yang berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum.
Kasus Vina yang terjadi pada tahun 2016 merupakan peristiwa yang cukup menggemparkan. Terpidana yang berinisial Vina dan Eky dinyatakan bersalah atas tuduhan kasus narkotika. Namun, berbagai kejanggalan terkait proses persidangan mulai terungkap, yang kemudian menimbulkan keraguan terhadap kesaksian yang disampaikan oleh beberapa saksi, termasuk diduga dari pihak Ketua RT setempat.
Keluarga para terpidana pun merasa bahwa ada angin segar dalam mengungkap dugaan kesalahan yang terjadi dalam proses hukum kasus Vina. Dengan dukungan kuat dari sejumlah pihak, mereka akhirnya memutuskan untuk melaporkan Ketua RT Abdul Pasren ke Mabes Polri. Mereka berharap agar pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan kesaksian palsu yang dilontarkan oleh Ketua RT tersebut.
Kesaksian palsu dalam sebuah proses hukum adalah tindakan yang sangat merugikan. Selain berpotensi menjerumuskan pihak yang tidak bersalah ke dalam jeratan hukum, juga dapat mengganggu keadilan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh keluarga para terpidana kasus Vina dan Eky untuk melaporkan dugaan kesaksian palsu tersebut merupakan bentuk upaya dalam mengembalikan keadilan bagi pihak yang terkena dampak dari kasus ini.
