Selasa, 26 September 2017, Gatot Nurmantyo sudah menyampaikan laporan “intelijennya” mengenai rencana pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer kepada Presiden Joko Widodo. Dengan begitu, “bola” kasus ini sudah ada di kaki Jokowi. Sekarang tinggal bagaimana Jokowi memainkannya.
Dan, permainan pun menjadi semakin menarik.
Gatot, seperti yang diakuinya, telah melakukan kesalahan karena telah menyampaikan, mungkin lebih tepatnya membocorkan, informasi yang katanya A1 itu kepada sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI yang menghadiri silahturahmi di Mabes TNI pada 22 September 2017. Gatot bersalah karena seharusnya informasi tersebut hanya diperuntukkan bagi Presiden RI.
Pertanyaannya, kenapa Gatot melakukan kesalahan yang seharusnya bisa dihindarinya? Kenapa setelah Menko Polhukam Wiranto membeberkan informasi yang berbeda dengannya, barulah Gatot melaporkannya kepada Presiden?
Atau, mungkinkah sebelumnya Gatot pernah melaporkan informasi tentang 5.000 pucuk senjata tersebut kepada Presiden. Tetapi, karena Presiden terkesan tidak atau belum juga meresponnya, Gatot pun dengan terpaksa sengaja membocorkannya.
Seandainya kesalahan itu disengaja, pastinya Gatot bukan saja sudah mengukur resiko yang bakal dihadapinya, tetapi juga telah menyiapkan langkah-langkah yang akan dijalankannya. Bahkan, Gatot sudah menyiapkan Rencana A, Rencana B, dan seterusnya.
Lantas, apa yang memaksa Gatot melakukan kesalahan yang disengajanya?
“ ...Situasi yang sekarang ini yang sama-sama kita harus waspadai, ada semacam etika politik yang tidak bermoral, atau dikatakan pada saat ABRI yang dulu, itu terjadi sekarang ini.
Sehingga suatu saat apabila kami yang junior ini melakukan langkah di luar kepatutan para senior, itu karena kami bhayangkari ...”
Menurut Gatot, ada situasi yang patut diwaspadai. Dan, karena situasi tersebut ia akan melakukan langkah di luar kepatutan, atau di luar aturan atau bisa juga diartikan di luar tradisi.
Sebagaimana yang disampaikannya, pembelian 5.000 pucuk senjata itu masih dalam tahap perencanaan. Ini persis seperti isi dari rekaman suara Gatot yang memviral, “ ...ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer ...”
Dari isi pidatonya terbaca jika Gatot dan TNI melihat adanya keterkaitan antara situasi yang harus diwaspadainya dengan rencana pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer.
Intitusi non-militer yang dimaksud Gatot bukanlah institusi kelas recehan. Apalagi, Gatot pun mengatakan jika personel TNI pun akan dibeli.
Dengan “keluarnya” dan beredarnya informasi yang disampaikan oleh Gatot, maka persoalan ini menarik perhatian publik. Dan, karena sudah “bocor” atau sudah menjadi rahasia umum, maka mau tidak mau Jokowi harus menanggapi informasi yang disampaikannya.
Menko Polhukam Wiranto memang telah mengeluarkan data yang ditujukan untuk meluruskan informasi yang disampaikan Gatot. Terlepas dari apakah keterangan yang dikeluarkan Wiranto merupakan pelurusan atau tidak, ternyata isu ini telah mengangkat persoalan tentang administrasi pencatatan senjata.
Sebagaimana yang diberitakan, ada perbedaan catatan mengenai jumlah senjata yang dipesan oleh Badan Intelijen Negara. Polri mencatat BIN memesan 590 pucuk senjata pada PT Pindad. Sementara PT Pindad mencatat BIN memesan senjata sejumlah 517 pucuk.
Atas kesimpangsiuran data jumlah senjata ini, PT Pindad telah mengklarifikasinya. Lewat, Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A Fiantoro, perusahaan senjata itu menyatakan jumlah senjata yang dipesan BIN adalah 591 pucuk atau sama dengan data yang disampaikan Polri (Sumber: Tempo.co).
Sayangnya, dengan alasan tidak ingin berpolmik, Bayu enggan merinci merinci jenis senjata yang dipesan BIN. Hanya saja ia memastikan senjata pesanan BIN itu berspesifikasi non- militer dan bukan SS2-V2 seperti yang ramai dirumorkan.
