DPR sebagai lembaga legislatif perlu bertindak cepat dalam menindaklanjuti desakan dari anggotanya tersebut. Melalui forum pengambilan keputusan yang representatif, UU Perampasan Aset dan mekanisme OTT harus segera dibahas agar memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi stabilitas negara. Dalam konteks ini, anggota DPR berperan penting untuk memastikan bahwa legislasi yang dihasilkan akan memberikan dampak positif dalam penegakan hukum.
Kejelasan dalam regulasi perampasan aset akan membuka jalan bagi penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan adanya mekanisme yang jelas, penegak hukum dapat mengambil tindakan lebih tegas dalam menangani tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Peran Badan Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini juga akan semakin terbantu jika mekanisme perampasan aset telah dibahas secara matang dan memiliki landasan hukum yang jelas.
Sementara itu, mekanisme OTT yang transparan dan efisien akan menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan semakin meningkat, dan penanganan kasus korupsi serta tindak pidana lainnya dapat dilakukan tanpa adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan.
