Karena itu, mendesaknya pembahasan UU Perampasan Aset dan mekanisme OTT tidaklah berlebihan. Langkah ini akan memberikan jaminan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kalangan hukum dalam menegakkan keadilan. Sehingga, DPR diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk memprioritaskan pembahasan dua aturan penting tersebut demi kepentingan bersama.
Dari pernyataan Irwanto, kita dapat melihat bahwa masih ada tugas yang harus diselesaikan dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Perubahan dan perbaikan segera diperlukan agar keadilan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur
