Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Senin (27/1/2025) resmi menandatangani perintah eksekutif yang melarang keberadaan ideologi transgender di militer AS. Kebijakan ini menjadi pukulan besar bagi komunitas LGBT, terutama warga transgender yang ingin bergabung atau tetap bertugas di angkatan bersenjata AS.
Dalam pernyataannya, Donald Trump menegaskan bahwa larangan transgender di militer AS bertujuan untuk menciptakan kekuatan militer yang lebih efisien, disiplin, dan bebas dari radikalisme gender. Menurutnya, kebijakan ini penting demi menjaga stabilitas dan efektivitas angkatan bersenjata AS.
"Kita tidak bisa membiarkan ideologi gender mengganggu kesiapan tempur militer kita. Militer harus fokus pada pertahanan nasional, bukan pada isu-isu sosial yang justru menghambat efektivitas operasi," ujar Trump dalam pidatonya di Gedung Putih.
Keputusan Trump ini langsung mendapat respons keras dari berbagai kelompok hak asasi manusia (HAM) dan organisasi LGBT. Banyak yang menilai bahwa larangan ini diskriminatif dan merampas hak warga transgender untuk bertugas di militer AS.
"Ini adalah serangan langsung terhadap komunitas transgender. Banyak dari mereka telah mengabdi dengan gagah berani dalam militer, dan kini mereka diusir hanya karena identitas mereka," kata Sarah McBride, aktivis dari Human Rights Campaign.
