Para pakar hukum memperkirakan bahwa kebijakan ini akan menghadapi gugatan hukum dari berbagai kelompok advokasi, yang berupaya memperjuangkan hak komunitas transgender untuk tetap bertugas di angkatan bersenjata.
Larangan transgender di militer AS yang diteken oleh Donald Trump menambah daftar kebijakan kontroversial yang diambilnya sejak kembali menjabat sebagai presiden. Sementara pendukungnya menyambut baik kebijakan ini sebagai langkah untuk menjaga efektivitas dan kesiapan militer, banyak pihak mengecamnya sebagai bentuk diskriminasi terhadap komunitas transgender.
Keputusan ini diprediksi akan memicu perdebatan panjang di AS dan bisa berujung pada pertarungan hukum di pengadilan. Namun, satu hal yang pasti: kebijakan ini kembali menggarisbawahi polarisasi politik yang semakin tajam dalam masyarakat Amerika.
