Namun, pendukung Trump berpendapat bahwa kebijakan ini adalah langkah yang tepat untuk menjaga fokus militer. Beberapa tokoh konservatif bahkan menyatakan bahwa larangan transgender di militer akan menghemat anggaran negara, mengingat adanya biaya tambahan terkait perawatan medis bagi prajurit transgender, seperti operasi pergantian kelamin dan terapi hormon.
Kebijakan ini bukan pertama kalinya diberlakukan. Pada 2017, Donald Trump juga sempat menerapkan larangan transgender di militer, tetapi kebijakan tersebut dicabut oleh Presiden Joe Biden pada awal masa jabatannya di tahun 2021. Kini, dengan Trump kembali berkuasa, aturan tersebut dihidupkan kembali.
Pada era pemerintahan Barack Obama, warga transgender diberikan hak untuk terbuka dalam bertugas di militer. Namun, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra, terutama di kalangan Republikan dan kelompok konservatif yang menilai bahwa isu gender seharusnya tidak mengganggu tugas utama militer.
Dengan diberlakukannya kebijakan baru ini, anggota militer yang mengidentifikasi diri sebagai transgender terancam dipecat atau dipaksa untuk kembali ke identitas gender sesuai dengan yang tertera dalam dokumen resmi mereka. Sementara itu, warga transgender yang ingin mendaftar ke militer AS kini tidak lagi memiliki kesempatan.
