Tutup Iklan
Tryout.id
  
login Register
Tolak UMP, Buruh akan Demo Besar-besaran Tanggal 10 November

Tolak UMP, Buruh akan Demo Besar-besaran Tanggal 10 November

4 November 2017 | Dibaca : 579x | Penulis : Admin

 

Tampang.com – Kaum buruh akan menggelar aksi serentak di seluruh indonesia pada 10 November mendatang. Pemicunya adalah ketidaksetujuan dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai tidak memperhitungkan Kebutuhan Hidup Layak  (KHL)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa penetapan UMP melalui perhitungan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi sudah nyata-nyata mengesampingkan peran dewan pengupahan dalam penetuan upah buruh. 

Padahal, Iqbal menyebut dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa penentuan upah buruh harus  melalui musyawarah tripartit antara unsur pengusaha, pemerintah, dan buruh. Yang kemudian bersatu dalam forum dewan pengupahan. 

Dengan menggunakan mekanisme yang tertuang dalam PP 78/2015, maka otomatis peran Dewan Pengupahan dikesampingkan bahkan ditiadakan. 

Dengan hadirnya PP 78, kata Iqbal, pemerintah kini punya hak untuk secara sepihak menetapkan besaran kenaikan upah. “Karena penentuannya inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu dari satu sumber, yakni BPS (Badan Pusat Statistik,Red),” kata Iqbal. 

Menurut rencana, aksi 10 November nanti akan diikuti puluhan ribu buruh dari berbagai daerah. Buruh dari DKI Jakarta akan melakukan aksi “kuras pabrik” dan berbondong-bondong ke Balai Kota. Buruh-buruh dari Tangerang, Serang, Cilegon, Bogor, Bekasi, Depok, Karawang, dan Purwakarta akan longmarch masuk ke Jakarta. 

“Dari Jawa Timur direncanakan akan ada 50 bus buruh yang masuk Jakarta. Dari Jawa Tengah 30 bus, dari Lampung 10 bus, dan beberapa bus dari Sumatera Utara,” kata Iqbal. 

Anggota dewan pengupahan DKI Jakarta, Dedi Harsono menyatakan bahwa sebelum penetapan UMP dan UMK DKI Jakarta beberapa waktu lalu, dewan pengupahan telah melakukan sidang dan menghasilkan beberapa poin angka KHL yang diajukan pada pemerintah. 

Namun, rekomendasi yang dikeluarkan 30 Oktober lalu tersebut seakan tidak berguna. Pemerintah menetapkan upah tetap berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, dewan pengupahan tidak digubris.

Padahal, sesuai Keppres 7/2004, peran dewan pengupahan adalah memberikan rekomendasi terhadap pemerintah  atau Gubernur. “Kami menginginkan agar semua peraturan kembali sesuai UU 13/2013 lagi,” kata Dedi.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

teh basi
15 Juli 2017, by Rachmiamy
Kebanyakan dari kita pasti akan membuang teh yang sudah basi karena sudah tidak bisa diminum lagi. Yang dimaksud teh basi di sini adalah air teh sisa atau teh ...
Atlet Squash Kota dan Kabupaten di Kaltim Perebutkan Tiket Kejuaraan Squash Propinsi Kaltim
2 Desember 2017, by Admin
Tampang.com – Sebanyak 57 atlet squash dari enam kabupaten/kota di Kaltim, saling sikut dalam babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (Pra-Porprov) ...
Waspada, Inilah Ciri – Ciri ATM Sasaran Skimming
17 Maret 2018, by Slesta
Tampang.com – Baru – baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan hilangnya sejumlah uang di akun bank. Hal itu diketahui karena adanya tindakan ...
Stasiun Klender Terbakar.. Penumpang Telat Ngantor..
19 Mei 2017, by Retno Indriyani
Tampang.com - Kebakaran Stasiun Klender, Jatinegara, Jakarta Timur terjadi pada Jumat pagi (19/5/2017) sekitar pukul 07.30 WIB. Dugaan sementara penyebab ...
5 Penyebab Gusi Bengkak yang Harus Kamu Tahu
27 Maret 2018, by Jenis Jaya Waruwu
Gusi bengkak merupakan masalah gangguan mulut yang sering terjadi pada sebagian orang selain gigi berlubang. Gusi bengkak seperti namanya adalah keadaan di ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab