Tutup Iklan
Tryout.id
  
login Register
Tolak UMP, Buruh akan Demo Besar-besaran Tanggal 10 November

Tolak UMP, Buruh akan Demo Besar-besaran Tanggal 10 November

4 November 2017 | Dibaca : 1009x | Penulis : Admin

 

Tampang.com – Kaum buruh akan menggelar aksi serentak di seluruh indonesia pada 10 November mendatang. Pemicunya adalah ketidaksetujuan dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai tidak memperhitungkan Kebutuhan Hidup Layak  (KHL)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa penetapan UMP melalui perhitungan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi sudah nyata-nyata mengesampingkan peran dewan pengupahan dalam penetuan upah buruh. 

Padahal, Iqbal menyebut dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa penentuan upah buruh harus  melalui musyawarah tripartit antara unsur pengusaha, pemerintah, dan buruh. Yang kemudian bersatu dalam forum dewan pengupahan. 

Dengan menggunakan mekanisme yang tertuang dalam PP 78/2015, maka otomatis peran Dewan Pengupahan dikesampingkan bahkan ditiadakan. 

Dengan hadirnya PP 78, kata Iqbal, pemerintah kini punya hak untuk secara sepihak menetapkan besaran kenaikan upah. “Karena penentuannya inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu dari satu sumber, yakni BPS (Badan Pusat Statistik,Red),” kata Iqbal. 

Menurut rencana, aksi 10 November nanti akan diikuti puluhan ribu buruh dari berbagai daerah. Buruh dari DKI Jakarta akan melakukan aksi “kuras pabrik” dan berbondong-bondong ke Balai Kota. Buruh-buruh dari Tangerang, Serang, Cilegon, Bogor, Bekasi, Depok, Karawang, dan Purwakarta akan longmarch masuk ke Jakarta. 

“Dari Jawa Timur direncanakan akan ada 50 bus buruh yang masuk Jakarta. Dari Jawa Tengah 30 bus, dari Lampung 10 bus, dan beberapa bus dari Sumatera Utara,” kata Iqbal. 

Anggota dewan pengupahan DKI Jakarta, Dedi Harsono menyatakan bahwa sebelum penetapan UMP dan UMK DKI Jakarta beberapa waktu lalu, dewan pengupahan telah melakukan sidang dan menghasilkan beberapa poin angka KHL yang diajukan pada pemerintah. 

Namun, rekomendasi yang dikeluarkan 30 Oktober lalu tersebut seakan tidak berguna. Pemerintah menetapkan upah tetap berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, dewan pengupahan tidak digubris.

Padahal, sesuai Keppres 7/2004, peran dewan pengupahan adalah memberikan rekomendasi terhadap pemerintah  atau Gubernur. “Kami menginginkan agar semua peraturan kembali sesuai UU 13/2013 lagi,” kata Dedi.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Pelaku Bom Bunuh Diri di Konser Ariana Grande Keturunan Libya
24 Mei 2017, by Retno Indriyani
Tampang.com - Polisi telah mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri yang terjadi saat konser Ariana Grande berlangsung di Manchester. Insiden ledakan ...
Asyik Selfie, Warga Surabaya Hanyut Terbawa Arus Air Terjun Madakaripura
21 September 2017, by Rindang Riyanti
Seorang warga Surabaya hanyut terbawa arus saat sedang berselfie di sekitar obyek wisata Air Terjun Madakaripura, Desa Negororejo, Kecamatan Sukapura, ...
Anda Kurang Tidur? Inilah yang Akan Terjadi Di Otak dan Tubuh
5 Januari 2018, by Slesta
Tampang.com – Baru – baru ini terdapat penemuan oleh seorang professor ilmu saraf dan spikologi di University of California, Berkeley, California, ...
Tak Punya e-KTP? Gunakan Suket Perorangan Agar Dapat Memilih di Pilkada 2018
21 April 2018, by Jenis Jaya Waruwu
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan mengatakan bahwa KPU akan mencoret nama pemilih yang tidak memiliki surat keterangan (suket) sebagai pengganti ...
Daftar Jamaah Haji yang meninggal di Pekan Ketiga
17 Agustus 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com- Baru memasuki pekan ketiga kedatangan jammah haji Indonesia ke Tanah Suci Mekkah dan Madinah,sudah terdapat 25 jamaah haji yang meninggal dunia. ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview