Tutup Iklan
JasaReview
  
login Register
Tolak UMP, Buruh akan Demo Besar-besaran Tanggal 10 November

Tolak UMP, Buruh akan Demo Besar-besaran Tanggal 10 November

4 November 2017 | Dibaca : 813x | Penulis : Admin

 

Tampang.com – Kaum buruh akan menggelar aksi serentak di seluruh indonesia pada 10 November mendatang. Pemicunya adalah ketidaksetujuan dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai tidak memperhitungkan Kebutuhan Hidup Layak  (KHL)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa penetapan UMP melalui perhitungan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi sudah nyata-nyata mengesampingkan peran dewan pengupahan dalam penetuan upah buruh. 

Padahal, Iqbal menyebut dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa penentuan upah buruh harus  melalui musyawarah tripartit antara unsur pengusaha, pemerintah, dan buruh. Yang kemudian bersatu dalam forum dewan pengupahan. 

Dengan menggunakan mekanisme yang tertuang dalam PP 78/2015, maka otomatis peran Dewan Pengupahan dikesampingkan bahkan ditiadakan. 

Dengan hadirnya PP 78, kata Iqbal, pemerintah kini punya hak untuk secara sepihak menetapkan besaran kenaikan upah. “Karena penentuannya inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu dari satu sumber, yakni BPS (Badan Pusat Statistik,Red),” kata Iqbal. 

Menurut rencana, aksi 10 November nanti akan diikuti puluhan ribu buruh dari berbagai daerah. Buruh dari DKI Jakarta akan melakukan aksi “kuras pabrik” dan berbondong-bondong ke Balai Kota. Buruh-buruh dari Tangerang, Serang, Cilegon, Bogor, Bekasi, Depok, Karawang, dan Purwakarta akan longmarch masuk ke Jakarta. 

“Dari Jawa Timur direncanakan akan ada 50 bus buruh yang masuk Jakarta. Dari Jawa Tengah 30 bus, dari Lampung 10 bus, dan beberapa bus dari Sumatera Utara,” kata Iqbal. 

Anggota dewan pengupahan DKI Jakarta, Dedi Harsono menyatakan bahwa sebelum penetapan UMP dan UMK DKI Jakarta beberapa waktu lalu, dewan pengupahan telah melakukan sidang dan menghasilkan beberapa poin angka KHL yang diajukan pada pemerintah. 

Namun, rekomendasi yang dikeluarkan 30 Oktober lalu tersebut seakan tidak berguna. Pemerintah menetapkan upah tetap berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, dewan pengupahan tidak digubris.

Padahal, sesuai Keppres 7/2004, peran dewan pengupahan adalah memberikan rekomendasi terhadap pemerintah  atau Gubernur. “Kami menginginkan agar semua peraturan kembali sesuai UU 13/2013 lagi,” kata Dedi.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Yuk, ke Taman Balai Kota Bandung!
1 Juli 2017, by Dika Mustika
Lebaran, masih menyisakan beberapa hari lagi sebelum akhirnya kita harus kembali lagi menjalani rutinitas. Nah, untuk yang berada di Kota Bandung, setelah ...
Stigma Alzheimer Sebagai Penghalang untuk Pencegahan dan Perawatan
29 Maret 2018, by Slesta
Stigma seputar penyakit Alzheimer dapat mencegah orang Amerika belajar tentang risiko mereka dan dari bergabung dengan uji klinis untuk perawatan baru yang ...
Kalahkan Benevento dengan Skor 2-1, Juventus Naik ke Posisi Dua Klasemen Sementara Liga Italia Seri A 2017/2018
6 November 2017, by Rachmiamy
Juventus akhirnya sukses mengalahkan tamunya Benevento pada laga pekan ke dua belas Liga Italia Seri A 2017/2018 dengan skor 2-1. Bermain di Allianz Stadium, ...
Strategi Kalut Kubu Jokowi Direspon Kalem Prabowo
25 April 2018, by Gatot Swandito
Gatot Nurmantyo bertemu dengan seseorang yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Ring 1 Jokowi. Pertemuan keduanya digelar tertutup di suatu tempat. Begitu ...
2030, Minyak dan Gas di Indonesia akan Habis? Wamen ESDM Sampaikan Ini
30 Juli 2017, by Zeal
tampang.com - Minyak dan gas bumi (migas) merupakan energi fosil dimana keduanya merupakan sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui. Beragam ahli ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview