Setelah sekian lama dinamika terkait dengan Gubernur Non Aktif DKI Jakarta sekaligus Terdakwa Penista Agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akhirnya DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna istimewa untuk mengesahkan pemberhentian Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, Selasa (30/5) besok. Adapun pasal yang digunakan menggunakan UU No 10/2016 tentang Pilkada, bukan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik,
"Kalau saya begini, ya sudahlah ini kita pakai yang paling gampang saja. Berarti itu pakai UU Pilkada saja," kata Taufik kepada wartawan di kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/5).
Menurut Taufik UU No 10/2016 tentang Pilkada lebih mudah dipakai untuk memberhentikan Ahok, lantaran mantan bupati Belitung Timur itu mundur karena permintaannya sendiri. Selain itu, bila menggunakan UU tersebut, pengusulan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur juga lebih mudah.
Karena, bila menggunakan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Ahok seperti diberhentikan secara tidak hormat dan tidak mendapat dana pensiun. "Nah kalau dia kenanya yang ini (tindak pidana) kan repot. Enggak bisa diberhentikan secara terhormat dan enggak ada pensiun. Sudahlah, sebagai kawan saya bilang UU Pilkada saja supaya cepat," ujarnya.
