Tutup Iklan
hijab
  
login Register
KPU

PILPRES 2019 Inkonstitusional Komisioner KPU Harus Mundur

18 Mei 2019 | Dibaca : 1819x | Penulis : Admin

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH, pakar hukum tata negara dan perundang-undangan, bersama 9  orang Advokat dan warga negara lainnya, telah mendaftar  Permohon Uji Materi (Judicial Review) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 10/5/2019, pukul  13.53 WIB.  Pemohon telah pula menyerahkan 20 bukti surat sebagai pendukung permohonan uji materi.

Dalam Permohonanya yang menguji Pasal 3, 4, dan 416  UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah terbukti Pilpres 2019  dinodai berbagai cacat dan tindakan curang serta tidak profesional  oleh KPU sebagai penyelenggara. 

Seperti, antara lain, (1). Terdapat 6,7 juta pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima Undangan Memilih  Form C-6 dari KPU, hal demikian dialami sendiri oleh Bahrul Ilmi Yakup. (2) Di RT 25 dan RT 28 RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang terdapat 297 orang tidak terdaftar dalam DPT yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai pemilih. (3). Terdapat sekitar 3,2 juta atau setidak-tidaknya 1,6 juta warga masyarakat Adat yang tergabung dalam 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) komunitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih. (4). Terjadi kekurangan surat suara di berbagai TPS, dan terjadi kekeliruan beruntun dalam rekapitulasi penghitungan suara. 

Dengan demikian, KPU telah gagal menyelenggarakan Pilpres 2019 sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945 jo Pasal 2 dan 3 UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Akibatnya, Pilpres 2019 cacat dan inkonstitusional, konsekuensinya hasil Pilpres 2019  tidak sah sebagai dasar  menetapkan pemenang Pilpres 2019. KPU telah pula gagal melaksanakan Pilpres 2019 secara profesional sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemilu, oleh karena itu  Pemohon menuntut agar semua Komisioner KPU segera mengundurkan  diri. 

Pemohon juga mendesak MK segera menggelar sidang memeriksa permohonannya agar Pilpres 2019 yang inkonstitusional dan tidak sah  tidak menjadi sumber sengkarut yang mengancam stabilitas dan keselamatan NKRI.   
 
Jakarta, 11 Mei 2019

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Untuk Apa Sih Anak Perlu Cinta Buku?
9 Mei 2018, by Dika Mustika
Keterampilan berbahasa atau berkomunikasi adalah salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan sedari dini pada anak. Nah dalam keterampilan berbahasa ini, ada ...
"Pimpinan Negara Komunis kok Datang ke Indonesia, ada apa ?"
22 Agustus 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com - Kedatangan beberapa pimpinan partai komunis ke Indonesia menuai banyak respon dari masyarakat dan beberapa tokoh islam di Indonesia. Salah satu ...
Hindari 4 Kebiasaan ini Kalau Ga Mau di Cap Sebagai Karyawan Buruk
23 Juli 2018, by Retno Indriyani
Tampang.com - Karier yang cemerlang akan menentukan kesuksesan seseorang. Perlu usaha yang gigih untuk mendapatkan karier impian tersebut. Ada banyak hal yang ...
Suasana Ceria di Halaman Istana Kepresidenan Bogor
6 April 2018, by oteli w
Tampang.com - Kemarin pagi hari Selasa (6/4/2018), Presiden Jokowidodo bertemu dengan puluhan anak – anak penginap kanker yang tergabung dalam Yayasan ...
Ini Nih Manfaat Punya Banyak Follower Instagram dan Cara Nambah Auto Followers Instagram
27 April 2020, by Admin
Di era sekarang ini, dimana seseorang dapat menjadi terkenal hanya dengan secara konsisten memposting foto ataupun video di Instagram tentunya membuat ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview