Tutup Iklan
hijab
  
login Register
KPU

PILPRES 2019 Inkonstitusional Komisioner KPU Harus Mundur

18 Mei 2019 | Dibaca : 650x | Penulis : Admin

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH, pakar hukum tata negara dan perundang-undangan, bersama 9  orang Advokat dan warga negara lainnya, telah mendaftar  Permohon Uji Materi (Judicial Review) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 10/5/2019, pukul  13.53 WIB.  Pemohon telah pula menyerahkan 20 bukti surat sebagai pendukung permohonan uji materi.

Dalam Permohonanya yang menguji Pasal 3, 4, dan 416  UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah terbukti Pilpres 2019  dinodai berbagai cacat dan tindakan curang serta tidak profesional  oleh KPU sebagai penyelenggara. 

Seperti, antara lain, (1). Terdapat 6,7 juta pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima Undangan Memilih  Form C-6 dari KPU, hal demikian dialami sendiri oleh Bahrul Ilmi Yakup. (2) Di RT 25 dan RT 28 RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang terdapat 297 orang tidak terdaftar dalam DPT yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai pemilih. (3). Terdapat sekitar 3,2 juta atau setidak-tidaknya 1,6 juta warga masyarakat Adat yang tergabung dalam 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) komunitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih. (4). Terjadi kekurangan surat suara di berbagai TPS, dan terjadi kekeliruan beruntun dalam rekapitulasi penghitungan suara. 

Dengan demikian, KPU telah gagal menyelenggarakan Pilpres 2019 sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945 jo Pasal 2 dan 3 UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Akibatnya, Pilpres 2019 cacat dan inkonstitusional, konsekuensinya hasil Pilpres 2019  tidak sah sebagai dasar  menetapkan pemenang Pilpres 2019. KPU telah pula gagal melaksanakan Pilpres 2019 secara profesional sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemilu, oleh karena itu  Pemohon menuntut agar semua Komisioner KPU segera mengundurkan  diri. 

Pemohon juga mendesak MK segera menggelar sidang memeriksa permohonannya agar Pilpres 2019 yang inkonstitusional dan tidak sah  tidak menjadi sumber sengkarut yang mengancam stabilitas dan keselamatan NKRI.   
 
Jakarta, 11 Mei 2019

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Mahasiswa Aktif Dari Salah Satu PTN di Semarang Tertangkap Basah Setelah Melakukan Perjokian di Kampus Unissula Semarang
16 Juli 2017, by Alfi Wahyu Prasetyo
Seorang mahasiswa aktif disalah satu PTN di Semarang tertangkap basah dan langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib setelah melakukan perjokian terhadap ...
Zinedine Zidane Memberikan Pujian Kepada Karim Benzema Usai Mencetak Satu Gol Ketika Melawan Malaga
26 November 2017, by Rachmiamy
Real Madrid sukses meraih kemenangan ketika menjamu tamunya Malaga pada laga pekan ketiga belas Liga Spanyol 2017/2018. Bermain di hadapan para pendukungnya, ...
Inikah Alasan Guru Ponpes Ibnu Mas’ud Membakar Umbul-Umbul Merah Putih?
23 Agustus 2017, by Indah Nur Etika
Pada perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-72 silam. Terjadi fenomena yang menggemparkan warga Desa Sukajaya. Pasalnya, salah satu guru di pondok pesantren ...
Labu tak Sekadar Buat Kolak, Tapi Bisa Mencegah Kanker Prostat dan Menguatkan Lambung
23 Mei 2018, by Maman Soleman
Di bulan puasa sejumlah keluarga biasanya menyajikan menu-menu favorit yang tidak biasa disediakan di hari-hari biasa. Salah satu menu favorit keluarga adalah ...
Cadangan Laut Dapat Membantu Nelayan Komersial Menangkap Lebih Banyak Ikan, Hindari Bycatch
8 Agustus 2017, by Slesta
Cadangan laut melindungi sebagian samudra dari penangkapan ikan komersial dan kegiatan ekstraktif lainnya, seperti eksplorasi minyak dan gas bumi. Tetapi ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview