Tutup Iklan
JasaReview
  
login Register
KPU

PILPRES 2019 Inkonstitusional Komisioner KPU Harus Mundur

18 Mei 2019 | Dibaca : 723x | Penulis : Admin

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH, pakar hukum tata negara dan perundang-undangan, bersama 9  orang Advokat dan warga negara lainnya, telah mendaftar  Permohon Uji Materi (Judicial Review) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 10/5/2019, pukul  13.53 WIB.  Pemohon telah pula menyerahkan 20 bukti surat sebagai pendukung permohonan uji materi.

Dalam Permohonanya yang menguji Pasal 3, 4, dan 416  UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah terbukti Pilpres 2019  dinodai berbagai cacat dan tindakan curang serta tidak profesional  oleh KPU sebagai penyelenggara. 

Seperti, antara lain, (1). Terdapat 6,7 juta pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima Undangan Memilih  Form C-6 dari KPU, hal demikian dialami sendiri oleh Bahrul Ilmi Yakup. (2) Di RT 25 dan RT 28 RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang terdapat 297 orang tidak terdaftar dalam DPT yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai pemilih. (3). Terdapat sekitar 3,2 juta atau setidak-tidaknya 1,6 juta warga masyarakat Adat yang tergabung dalam 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) komunitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih. (4). Terjadi kekurangan surat suara di berbagai TPS, dan terjadi kekeliruan beruntun dalam rekapitulasi penghitungan suara. 

Dengan demikian, KPU telah gagal menyelenggarakan Pilpres 2019 sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945 jo Pasal 2 dan 3 UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Akibatnya, Pilpres 2019 cacat dan inkonstitusional, konsekuensinya hasil Pilpres 2019  tidak sah sebagai dasar  menetapkan pemenang Pilpres 2019. KPU telah pula gagal melaksanakan Pilpres 2019 secara profesional sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemilu, oleh karena itu  Pemohon menuntut agar semua Komisioner KPU segera mengundurkan  diri. 

Pemohon juga mendesak MK segera menggelar sidang memeriksa permohonannya agar Pilpres 2019 yang inkonstitusional dan tidak sah  tidak menjadi sumber sengkarut yang mengancam stabilitas dan keselamatan NKRI.   
 
Jakarta, 11 Mei 2019

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Ini Alasan Caisar Kembali Berjoget di Panggung
29 Agustus 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com - Lama tidak muncul di stasiun Televisi, pejoget Caisar Putra Aditya hampir tenggelam keberadaannya. Dikabarkan menikah dengan seorang wanita yang ...
Selamat, April Jasmin Hamil Bayi Kembar !
7 Januari 2018, by Rachmiamy
Kabar bahagia datang dari Ustadz Sholeh Mahmoed Nasution atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ustadz Solmed dengan sang istri April Jasmin. Setelah menjalani ...
Keren! Akhirnya Uji Taksi Terbang Tanpa Pilot Berhasil Dilakukan
4 Februari 2018, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Airbus, salah satu perusahaan pesawat terbang menyatakan bahwa dirinya telah berhasil menguji coba Vahana, kendaraan terbang tanpa ...
Konsep Baru pada Kacamata Pintar, Dengan Gerakan Hidung
19 September 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Penerapan teknologi pada kacamata sebenarnya memang telah ada. Terbukti dengan adanya Google Glass sebelumnya. Namun, ada yang berbeda dengan ...
Anak Anda Hiperaktif? Inilah Solusi Dari Psikolog
9 Oktober 2017, by Slesta
Tampang.com – Anak hiperaktif bukan hal yang asing. Hal tersebut disebabkan oleh dua factor yaitu factor biologis dan psikologis. Untuk factor biologis ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview