Tutup Iklan
Tryout.id
  
login Register
KPU

PILPRES 2019 Inkonstitusional Komisioner KPU Harus Mundur

18 Mei 2019 | Dibaca : 543x | Penulis : Admin

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH, pakar hukum tata negara dan perundang-undangan, bersama 9  orang Advokat dan warga negara lainnya, telah mendaftar  Permohon Uji Materi (Judicial Review) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 10/5/2019, pukul  13.53 WIB.  Pemohon telah pula menyerahkan 20 bukti surat sebagai pendukung permohonan uji materi.

Dalam Permohonanya yang menguji Pasal 3, 4, dan 416  UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah terbukti Pilpres 2019  dinodai berbagai cacat dan tindakan curang serta tidak profesional  oleh KPU sebagai penyelenggara. 

Seperti, antara lain, (1). Terdapat 6,7 juta pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima Undangan Memilih  Form C-6 dari KPU, hal demikian dialami sendiri oleh Bahrul Ilmi Yakup. (2) Di RT 25 dan RT 28 RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang terdapat 297 orang tidak terdaftar dalam DPT yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai pemilih. (3). Terdapat sekitar 3,2 juta atau setidak-tidaknya 1,6 juta warga masyarakat Adat yang tergabung dalam 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) komunitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih. (4). Terjadi kekurangan surat suara di berbagai TPS, dan terjadi kekeliruan beruntun dalam rekapitulasi penghitungan suara. 

Dengan demikian, KPU telah gagal menyelenggarakan Pilpres 2019 sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945 jo Pasal 2 dan 3 UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Akibatnya, Pilpres 2019 cacat dan inkonstitusional, konsekuensinya hasil Pilpres 2019  tidak sah sebagai dasar  menetapkan pemenang Pilpres 2019. KPU telah pula gagal melaksanakan Pilpres 2019 secara profesional sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemilu, oleh karena itu  Pemohon menuntut agar semua Komisioner KPU segera mengundurkan  diri. 

Pemohon juga mendesak MK segera menggelar sidang memeriksa permohonannya agar Pilpres 2019 yang inkonstitusional dan tidak sah  tidak menjadi sumber sengkarut yang mengancam stabilitas dan keselamatan NKRI.   
 
Jakarta, 11 Mei 2019

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Virus Herpes Dapat Berkontribusi Terhadap Perkembangan Alzheimer
22 Juni 2018, by Slesta
Spesies tertentu dari virus herpes dapat memainkan peran dalam penyakit Alzheimer menurut studi sampel otak dari orang dengan dan tanpa penyakit. Peneliti ...
7 alasan mengapa Anda perlu melakukan plank setiap hari
17 Juni 2017, by Dony Prattiwa
Plank adalah salah satu latihan paling efektif yang dapat Anda lakukan di rumah. Mereka tidak membutuhkan banyak waktu atau usaha dan Anda tidak perlu ...
Ini Cara Anies Baswedan Bebaskan Tanah untuk Proyek MRT
20 Oktober 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com - Pembangunan proyek Mass Rapid Transit ( MRT ) masih terus berjalan walaupun tidak sedikit hambatan yang menghambat kelancaran pembangunan mega ...
Inilah 5 Cara untuk Membangkitkan Semangat Kerja Setelah Liburan Tahun Baru
20 Desember 2017, by Slesta
Tampang.com – Setelah menjalani liburan yang panjang, bagi sebagain besar orang, kembali dnegan rutinitas pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat ...
Cara Jitu Supaya Tidak Terjebak Macet Saat Mudik
13 Juni 2018, by oteli w
Cara Jitu Supaya Tidak Terjebak Macet Saat Mudik   Salah satu bagian penting saat merayakan Lebaran adalah berkumpul bersama keluarga besar. Untuk ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab