Tutup Iklan
Tryout.id
  
login Register
KPU

PILPRES 2019 Inkonstitusional Komisioner KPU Harus Mundur

18 Mei 2019 | Dibaca : 822x | Penulis : Admin

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH, pakar hukum tata negara dan perundang-undangan, bersama 9  orang Advokat dan warga negara lainnya, telah mendaftar  Permohon Uji Materi (Judicial Review) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 10/5/2019, pukul  13.53 WIB.  Pemohon telah pula menyerahkan 20 bukti surat sebagai pendukung permohonan uji materi.

Dalam Permohonanya yang menguji Pasal 3, 4, dan 416  UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah terbukti Pilpres 2019  dinodai berbagai cacat dan tindakan curang serta tidak profesional  oleh KPU sebagai penyelenggara. 

Seperti, antara lain, (1). Terdapat 6,7 juta pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima Undangan Memilih  Form C-6 dari KPU, hal demikian dialami sendiri oleh Bahrul Ilmi Yakup. (2) Di RT 25 dan RT 28 RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang terdapat 297 orang tidak terdaftar dalam DPT yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai pemilih. (3). Terdapat sekitar 3,2 juta atau setidak-tidaknya 1,6 juta warga masyarakat Adat yang tergabung dalam 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) komunitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih. (4). Terjadi kekurangan surat suara di berbagai TPS, dan terjadi kekeliruan beruntun dalam rekapitulasi penghitungan suara. 

Dengan demikian, KPU telah gagal menyelenggarakan Pilpres 2019 sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945 jo Pasal 2 dan 3 UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Akibatnya, Pilpres 2019 cacat dan inkonstitusional, konsekuensinya hasil Pilpres 2019  tidak sah sebagai dasar  menetapkan pemenang Pilpres 2019. KPU telah pula gagal melaksanakan Pilpres 2019 secara profesional sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemilu, oleh karena itu  Pemohon menuntut agar semua Komisioner KPU segera mengundurkan  diri. 

Pemohon juga mendesak MK segera menggelar sidang memeriksa permohonannya agar Pilpres 2019 yang inkonstitusional dan tidak sah  tidak menjadi sumber sengkarut yang mengancam stabilitas dan keselamatan NKRI.   
 
Jakarta, 11 Mei 2019

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Pemukiman Kampung Melayu kembali Terendam Banjir, Warga Siaga
5 Februari 2018, by Zeal
Tampang.com - Musim penghujan baru saja dimulai, banyak beberapa daerah belum siap menerima hujan karena masih banyak limbah-limbah yang dibuang sembarang ...
Jangan Sepelekan Hal Kecil...
17 Mei 2018, by Dika Mustika
Jangan pernah sepelekan sedikit atau sebentar! Kemarin aku mengalami kejadian yang cukup membuatku kaget ketika hendak pergi ke kantor. Pagi itu aku berangkat ...
Menakjubkan, Plastik Dapat Dimanfaatkan Sebagai Aspal di Tol Tangerang-Merak
15 Desember 2017, by Slesta
Tampang.com – Plastik menjadi masalah yang harus segera diatasi oleh kita semua. Barang yang sering kita temukan di sekitar kita ini adalah sesuatu yang ...
Ratusan Santri "Geruduk" dan Masuki Istana Negara
12 Juni 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com- Hari ini, Senin, 12 Juni 2017, Istana Negara di "geruduk" dan dimasuki para santri cilik yang diundang Presiden Jokowi untuk berbuka ...
tidur
14 April 2017, by Zeal
Terkadang ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas tidur sobat tampang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mari simak 7 tips agar tidur sobat lebih ...
Berita Terpopuler
Polling
Setujukah Banser dikirim ke Papua?
#Tagar
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab