Tutup Iklan
hijab
  
login Register
KPU

PILPRES 2019 Inkonstitusional Komisioner KPU Harus Mundur

18 Mei 2019 | Dibaca : 1430x | Penulis : Admin

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH, pakar hukum tata negara dan perundang-undangan, bersama 9  orang Advokat dan warga negara lainnya, telah mendaftar  Permohon Uji Materi (Judicial Review) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 10/5/2019, pukul  13.53 WIB.  Pemohon telah pula menyerahkan 20 bukti surat sebagai pendukung permohonan uji materi.

Dalam Permohonanya yang menguji Pasal 3, 4, dan 416  UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah terbukti Pilpres 2019  dinodai berbagai cacat dan tindakan curang serta tidak profesional  oleh KPU sebagai penyelenggara. 

Seperti, antara lain, (1). Terdapat 6,7 juta pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima Undangan Memilih  Form C-6 dari KPU, hal demikian dialami sendiri oleh Bahrul Ilmi Yakup. (2) Di RT 25 dan RT 28 RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang terdapat 297 orang tidak terdaftar dalam DPT yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai pemilih. (3). Terdapat sekitar 3,2 juta atau setidak-tidaknya 1,6 juta warga masyarakat Adat yang tergabung dalam 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) komunitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih. (4). Terjadi kekurangan surat suara di berbagai TPS, dan terjadi kekeliruan beruntun dalam rekapitulasi penghitungan suara. 

Dengan demikian, KPU telah gagal menyelenggarakan Pilpres 2019 sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945 jo Pasal 2 dan 3 UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Akibatnya, Pilpres 2019 cacat dan inkonstitusional, konsekuensinya hasil Pilpres 2019  tidak sah sebagai dasar  menetapkan pemenang Pilpres 2019. KPU telah pula gagal melaksanakan Pilpres 2019 secara profesional sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemilu, oleh karena itu  Pemohon menuntut agar semua Komisioner KPU segera mengundurkan  diri. 

Pemohon juga mendesak MK segera menggelar sidang memeriksa permohonannya agar Pilpres 2019 yang inkonstitusional dan tidak sah  tidak menjadi sumber sengkarut yang mengancam stabilitas dan keselamatan NKRI.   
 
Jakarta, 11 Mei 2019

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

3 Penelitian Unik Ini Jamin Buat Kamu Geleng-geleng
24 Agustus 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Ketika kata ilmuwan terdengar, pastinya yang ada dalam bayangan kamu adalah sosok yang pintar. Biasanya, ilmuwan melakukan penelitian dalam ...
Foto Firza Husein dalam Kasus Habib Rizieq Ternyata Asli
16 Mei 2017, by Retno Indriyani
Tampang.com - Heri Cahyono ahli pengenal wajah (face recognition) dari Indonesia Fingerprint Identification System (Inafis) Mabes Polri meninggalkan ...
Atlet Basket Indonesia Punya Misi Besar di Asian Games 2018
2 Desember 2017, by Admin
Tampang.com  - Tim basket putra dan putri 3x3 Indonesia punya misi besar menuju Asian Games 2018. Untuk mengukur kemampuan, skuad Merah Putih terjun di ...
Perhatikan, Ini Tanda-Tanda Kalo Kamu Kurang Minum
31 Oktober 2017, by Rindang Riyanti
Tidak ada banyak hal di dunia ini yang lebih menyegarkan daripada segelas air dingin. Terkadang segelas air sederhana bisa lebih memuaskan daripada secangkir ...
Cuka Apel dan 4 Campuran Bahan Alami ini Ampuh Basmi Ketombe
12 April 2018, by Retno Indriyani
Tampang.com - Ketombe merupakan masalah rambut yang sering dialami banyak orang. Rambut berketombe mengurangi rasa percaya diri dan membuat kulit kepala gatal. ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab