Tutup Iklan
hijab
  
login Register
KPU

PILPRES 2019 Inkonstitusional Komisioner KPU Harus Mundur

18 Mei 2019 | Dibaca : 438x | Penulis : Admin

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH, pakar hukum tata negara dan perundang-undangan, bersama 9  orang Advokat dan warga negara lainnya, telah mendaftar  Permohon Uji Materi (Judicial Review) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 10/5/2019, pukul  13.53 WIB.  Pemohon telah pula menyerahkan 20 bukti surat sebagai pendukung permohonan uji materi.

Dalam Permohonanya yang menguji Pasal 3, 4, dan 416  UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah terbukti Pilpres 2019  dinodai berbagai cacat dan tindakan curang serta tidak profesional  oleh KPU sebagai penyelenggara. 

Seperti, antara lain, (1). Terdapat 6,7 juta pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima Undangan Memilih  Form C-6 dari KPU, hal demikian dialami sendiri oleh Bahrul Ilmi Yakup. (2) Di RT 25 dan RT 28 RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang terdapat 297 orang tidak terdaftar dalam DPT yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai pemilih. (3). Terdapat sekitar 3,2 juta atau setidak-tidaknya 1,6 juta warga masyarakat Adat yang tergabung dalam 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) komunitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih. (4). Terjadi kekurangan surat suara di berbagai TPS, dan terjadi kekeliruan beruntun dalam rekapitulasi penghitungan suara. 

Dengan demikian, KPU telah gagal menyelenggarakan Pilpres 2019 sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945 jo Pasal 2 dan 3 UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Akibatnya, Pilpres 2019 cacat dan inkonstitusional, konsekuensinya hasil Pilpres 2019  tidak sah sebagai dasar  menetapkan pemenang Pilpres 2019. KPU telah pula gagal melaksanakan Pilpres 2019 secara profesional sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemilu, oleh karena itu  Pemohon menuntut agar semua Komisioner KPU segera mengundurkan  diri. 

Pemohon juga mendesak MK segera menggelar sidang memeriksa permohonannya agar Pilpres 2019 yang inkonstitusional dan tidak sah  tidak menjadi sumber sengkarut yang mengancam stabilitas dan keselamatan NKRI.   
 
Jakarta, 11 Mei 2019

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Apa Penyebab Artis Atau Orang Terkenal Lainnya Ada yang Bunuh Diri Padahal Mereka Hampir Punya Segalanya?
24 April 2018, by Jenis Jaya Waruwu
Menjadi orang kaya dan terkenal tidak menjadi jaminan memperoleh kebahagiaan. Justru dalam dunia nyata banyak orang kaya, artis, dan orang terkenal yang ...
real madrid
7 Juni 2017, by Tonton Taufik
Zinedine Zidane memutuskan akan menjual 7 pemain bintangnya, karena kurang terpakai, dan akan mencari pemain muda yang memilik prospek. Pemain tersebut ...
Rotasi Jabatan di Tubuh Polri, Kapolda Jabar ikut Diganti
26 Agustus 2017, by Zeal
Kapolri kembali melakukan restrukturisasi atau mutasi di dalam internalnya. Salahsatu yang terkena mutasi ataupun promosi jabatan, adalah Kapolda Jawa Barat ...
dewi persik
5 Oktober 2017, by Rindang Riyanti
Setelah beberapa kali mengelak, akhirnya Dewi Persik buka suara perihal kabar pernikahannya dengan sang manajer, Angga Wijaya. Dewi Persik dan manajernya, ...
10 Lowongan Kerja Terbaru untuk Lulusan SMA, Minatkah?
5 Agustus 2017, by Slesta
Tampang.com – Persaingan di dunia kerja semakin ketat. Hal itu membuat semua orang focus untuk mengasah kemampuan agar dapat unggul di dunia kerja. Lalu ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab