Tutup Iklan
JasaReview
  
login Register
KPU

PILPRES 2019 Inkonstitusional Komisioner KPU Harus Mundur

18 Mei 2019 | Dibaca : 1286x | Penulis : Admin

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH, pakar hukum tata negara dan perundang-undangan, bersama 9  orang Advokat dan warga negara lainnya, telah mendaftar  Permohon Uji Materi (Judicial Review) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 10/5/2019, pukul  13.53 WIB.  Pemohon telah pula menyerahkan 20 bukti surat sebagai pendukung permohonan uji materi.

Dalam Permohonanya yang menguji Pasal 3, 4, dan 416  UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah terbukti Pilpres 2019  dinodai berbagai cacat dan tindakan curang serta tidak profesional  oleh KPU sebagai penyelenggara. 

Seperti, antara lain, (1). Terdapat 6,7 juta pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima Undangan Memilih  Form C-6 dari KPU, hal demikian dialami sendiri oleh Bahrul Ilmi Yakup. (2) Di RT 25 dan RT 28 RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang terdapat 297 orang tidak terdaftar dalam DPT yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai pemilih. (3). Terdapat sekitar 3,2 juta atau setidak-tidaknya 1,6 juta warga masyarakat Adat yang tergabung dalam 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) komunitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih. (4). Terjadi kekurangan surat suara di berbagai TPS, dan terjadi kekeliruan beruntun dalam rekapitulasi penghitungan suara. 

Dengan demikian, KPU telah gagal menyelenggarakan Pilpres 2019 sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945 jo Pasal 2 dan 3 UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Akibatnya, Pilpres 2019 cacat dan inkonstitusional, konsekuensinya hasil Pilpres 2019  tidak sah sebagai dasar  menetapkan pemenang Pilpres 2019. KPU telah pula gagal melaksanakan Pilpres 2019 secara profesional sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemilu, oleh karena itu  Pemohon menuntut agar semua Komisioner KPU segera mengundurkan  diri. 

Pemohon juga mendesak MK segera menggelar sidang memeriksa permohonannya agar Pilpres 2019 yang inkonstitusional dan tidak sah  tidak menjadi sumber sengkarut yang mengancam stabilitas dan keselamatan NKRI.   
 
Jakarta, 11 Mei 2019

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Hilangkan 10 Kebiasaan Buruk Ini untuk Cegah Perut Buncit
24 Agustus 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Salah satu masalah bagi penampilan untuk pria maupun wanita adalah perut buncit. Biasanya, masalah ini memang terjadi pada orang yang sulit ...
Walau Hanya 4 Member, Namun Mampu Membuat Lautan Manusia
10 Oktober 2018, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com - Yes, lagi – lagi dan lagi rasanya nggak ada habisnya kalau kita menceritakan akan kiprah dari boyband Kpop satu ini. Keberhsilan mereka ...
Mengenali Berbagai Emosi Lewat Mendongeng
13 Agustus 2017, by Dika Mustika
Mendongeng, kita semua tentunya sering mendengar kata ini dan rasanya hampir semua orang pernah mendongeng dan juga didongengi. Namun, tahukah Anda, bahwa ...
Gagasan Jadi Koentji Untuk Menangkan PILKADA Jabar
5 Maret 2018, by Slesta
Tampang.com – Pasangan Ridwan Kamil – UU ( Rindu) merupakan pasangan yang nyentrik diantara pasangan calon gubernur Jawa Barat lainnya, pasalnya ...
Ini Fakta tentang Flakka, Narkoba yang Bikin Pecandunya Seperti Zombie
29 Mei 2017, by Retno Indriyani
Tampang.com - Seminggu terakhir ini banyak pengguna media sosial yang mengunggah video para pemakai narkoba Flakka. Flakka merupakan jenis narkoba baru yang ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview