Tutup Iklan
Tryout.id
  
login Register
KPU

PILPRES 2019 Inkonstitusional Komisioner KPU Harus Mundur

18 Mei 2019 | Dibaca : 1624x | Penulis : Admin

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH, pakar hukum tata negara dan perundang-undangan, bersama 9  orang Advokat dan warga negara lainnya, telah mendaftar  Permohon Uji Materi (Judicial Review) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 10/5/2019, pukul  13.53 WIB.  Pemohon telah pula menyerahkan 20 bukti surat sebagai pendukung permohonan uji materi.

Dalam Permohonanya yang menguji Pasal 3, 4, dan 416  UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah terbukti Pilpres 2019  dinodai berbagai cacat dan tindakan curang serta tidak profesional  oleh KPU sebagai penyelenggara. 

Seperti, antara lain, (1). Terdapat 6,7 juta pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima Undangan Memilih  Form C-6 dari KPU, hal demikian dialami sendiri oleh Bahrul Ilmi Yakup. (2) Di RT 25 dan RT 28 RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang terdapat 297 orang tidak terdaftar dalam DPT yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai pemilih. (3). Terdapat sekitar 3,2 juta atau setidak-tidaknya 1,6 juta warga masyarakat Adat yang tergabung dalam 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) komunitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih. (4). Terjadi kekurangan surat suara di berbagai TPS, dan terjadi kekeliruan beruntun dalam rekapitulasi penghitungan suara. 

Dengan demikian, KPU telah gagal menyelenggarakan Pilpres 2019 sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945 jo Pasal 2 dan 3 UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Akibatnya, Pilpres 2019 cacat dan inkonstitusional, konsekuensinya hasil Pilpres 2019  tidak sah sebagai dasar  menetapkan pemenang Pilpres 2019. KPU telah pula gagal melaksanakan Pilpres 2019 secara profesional sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemilu, oleh karena itu  Pemohon menuntut agar semua Komisioner KPU segera mengundurkan  diri. 

Pemohon juga mendesak MK segera menggelar sidang memeriksa permohonannya agar Pilpres 2019 yang inkonstitusional dan tidak sah  tidak menjadi sumber sengkarut yang mengancam stabilitas dan keselamatan NKRI.   
 
Jakarta, 11 Mei 2019

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Khutbah di Istana Negara, Khotib Minta Masyarakat dan Pemerintah Jadikan Al Qur'an Sebagai Pedoman Hidup
15 Juni 2018, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com - Wakil presiden Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melaksanakan sholat ied di Masjid Raya Istiqlal, Jakarta Pusat, Jum'at ...
Pertama Kali di Dunia, Pria Ini Miliki Tulang Kering Hasil Cetakan 3D
9 September 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Pria asal Brisbane, Australia, Reuben Lichter menjadi orang pertama di dunia sebagai pengguna tulang kering hasil tiruan 3D yang ...
Hati-Hati, Jika Anda Termasuk Pecandu Smartphone
8 Agustus 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Rerata pengguna memeriksa gadget mereka sebanyak 150 kali sehari. Dan 1 dari 3 pengguna smartphone mengaku kecanduan. Hasil riset terbaru ...
10 Cara Membentuk Alis Agar Terlihat Lebih Menarik
21 Januari 2018, by Maman Soleman
Setiap wanita pasti ingin tampak cantik dan menarik. Hal itu ditunjang oleh busana sampai riasan. Salah satu diantara riasan yang tak pernah dilupakan wanita ...
Banyaknya Hoax dan Fitnah yang Menimpanya, SBY Deklarasikan Anti Hoax dan Fitnah
7 Mei 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com- Hoax atau berita bohong dan fitnah yang banyak menghiasi dunia maya, terutama pada saat Pilkada DKI, bikin nitizen saling curiga dan saling serang ...
Berita Terpopuler
Polling
Permadi Arya dibayar APBN atau Bukan?
#Tagar
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab