Tutup Iklan
hijab
  
login Register
KPU

PILPRES 2019 Inkonstitusional Komisioner KPU Harus Mundur

18 Mei 2019 | Dibaca : 1197x | Penulis : Admin

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH, pakar hukum tata negara dan perundang-undangan, bersama 9  orang Advokat dan warga negara lainnya, telah mendaftar  Permohon Uji Materi (Judicial Review) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 10/5/2019, pukul  13.53 WIB.  Pemohon telah pula menyerahkan 20 bukti surat sebagai pendukung permohonan uji materi.

Dalam Permohonanya yang menguji Pasal 3, 4, dan 416  UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah terbukti Pilpres 2019  dinodai berbagai cacat dan tindakan curang serta tidak profesional  oleh KPU sebagai penyelenggara. 

Seperti, antara lain, (1). Terdapat 6,7 juta pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima Undangan Memilih  Form C-6 dari KPU, hal demikian dialami sendiri oleh Bahrul Ilmi Yakup. (2) Di RT 25 dan RT 28 RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang terdapat 297 orang tidak terdaftar dalam DPT yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai pemilih. (3). Terdapat sekitar 3,2 juta atau setidak-tidaknya 1,6 juta warga masyarakat Adat yang tergabung dalam 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) komunitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih. (4). Terjadi kekurangan surat suara di berbagai TPS, dan terjadi kekeliruan beruntun dalam rekapitulasi penghitungan suara. 

Dengan demikian, KPU telah gagal menyelenggarakan Pilpres 2019 sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945 jo Pasal 2 dan 3 UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Akibatnya, Pilpres 2019 cacat dan inkonstitusional, konsekuensinya hasil Pilpres 2019  tidak sah sebagai dasar  menetapkan pemenang Pilpres 2019. KPU telah pula gagal melaksanakan Pilpres 2019 secara profesional sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemilu, oleh karena itu  Pemohon menuntut agar semua Komisioner KPU segera mengundurkan  diri. 

Pemohon juga mendesak MK segera menggelar sidang memeriksa permohonannya agar Pilpres 2019 yang inkonstitusional dan tidak sah  tidak menjadi sumber sengkarut yang mengancam stabilitas dan keselamatan NKRI.   
 
Jakarta, 11 Mei 2019

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Menikmati Keindahan Teluk Palu Sambil Ngabuburit
22 Mei 2018, by Maman Soleman
Tak ada tempat favorit yang bisa mengalahkan anjungan Teluk Palu saat menanti berbuka puasa di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Banyak aktivitas dapat dilakukan di ...
Keren! Untuk Kenali Penjahat, Polisi Tiongkok Dilengkapi Kacamata Pintar
9 Februari 2018, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - 5 tahun lalu, seperti kita ketahui, Google pernah meluncurkan kacamata pintar Google Glass. Awal kemunculan kacamata ini memang disambut baik ...
Ini Alasan Caisar Kembali Berjoget di Panggung
29 Agustus 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com - Lama tidak muncul di stasiun Televisi, pejoget Caisar Putra Aditya hampir tenggelam keberadaannya. Dikabarkan menikah dengan seorang wanita yang ...
kuliner khas cirebon
12 April 2017, by herline
Hmmm.....kalau dengar kata kuliner, rasanya pengen cepat-cepat menyantap sajian yang ada. Pasti udah ga asing kan dengar nasi jamblang, tahu gejrot, empal ...
Pelaku Perundungan (Bullying) Siswa SD dan SMP di Thamrin City Diberi Sanksi
18 Juli 2017, by Shaqina
Sebanyak 9 siswa SD dan SMP di Thamrin City diberi sanksi berupa pengeluaran pihak sekolah, hal ini dikemukakan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab