Tutup Iklan
hijab
  
login Register
KPU

PILPRES 2019 Inkonstitusional Komisioner KPU Harus Mundur

18 Mei 2019 | Dibaca : 937x | Penulis : Admin

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH, pakar hukum tata negara dan perundang-undangan, bersama 9  orang Advokat dan warga negara lainnya, telah mendaftar  Permohon Uji Materi (Judicial Review) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 10/5/2019, pukul  13.53 WIB.  Pemohon telah pula menyerahkan 20 bukti surat sebagai pendukung permohonan uji materi.

Dalam Permohonanya yang menguji Pasal 3, 4, dan 416  UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah terbukti Pilpres 2019  dinodai berbagai cacat dan tindakan curang serta tidak profesional  oleh KPU sebagai penyelenggara. 

Seperti, antara lain, (1). Terdapat 6,7 juta pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima Undangan Memilih  Form C-6 dari KPU, hal demikian dialami sendiri oleh Bahrul Ilmi Yakup. (2) Di RT 25 dan RT 28 RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang terdapat 297 orang tidak terdaftar dalam DPT yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai pemilih. (3). Terdapat sekitar 3,2 juta atau setidak-tidaknya 1,6 juta warga masyarakat Adat yang tergabung dalam 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) komunitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih. (4). Terjadi kekurangan surat suara di berbagai TPS, dan terjadi kekeliruan beruntun dalam rekapitulasi penghitungan suara. 

Dengan demikian, KPU telah gagal menyelenggarakan Pilpres 2019 sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945 jo Pasal 2 dan 3 UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Akibatnya, Pilpres 2019 cacat dan inkonstitusional, konsekuensinya hasil Pilpres 2019  tidak sah sebagai dasar  menetapkan pemenang Pilpres 2019. KPU telah pula gagal melaksanakan Pilpres 2019 secara profesional sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemilu, oleh karena itu  Pemohon menuntut agar semua Komisioner KPU segera mengundurkan  diri. 

Pemohon juga mendesak MK segera menggelar sidang memeriksa permohonannya agar Pilpres 2019 yang inkonstitusional dan tidak sah  tidak menjadi sumber sengkarut yang mengancam stabilitas dan keselamatan NKRI.   
 
Jakarta, 11 Mei 2019

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

 Inilah Kata Zodiak Tentang Cinta, Manakah Zodiakmu?
10 Desember 2017, by Slesta
Tampang.com – Banyak orang melakukan prediksi untuk setiap kondisi dalam sebuah hubungan percintaan yang saat ini sedang dijalani. Prediksi tersebut ...
Cara Setting Sensitivitas Free Fire Agar Mendapatkan Booyah
13 September 2020, by Admin
Game dengan genre battle royale yang cukup banyak digemari adalah Game Free Fire dari Garena yang merupakan sebuah platform hiburan digital. Yang pada intinya ...
Sudah Banyak Laporan mengenai Sukmawati, Ini Respon Mabes Polri
4 April 2018, by Zeal
Tampang.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) angkat bicara mengenai pelaporan Sukmawati yang dilakukan oleh beberapa pihak. Polri menyampaikan bahwa ...
Kenapa Backstreet Bukan Pilihan Terbaik….?
26 Desember 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com - Guys, saat ini kalian sedang pacaran backstreet,,,? Pikirkan lagi deh. Yakin kalian akan melanjutkan hubungan tersebut. ...
Miliki Profit Secara Konsisten dengan Robot Autopilot
17 April 2020, by Admin
Mungkin sebagian dari anda, ada yang sudah mengetahui mengenai trading forex. Namun bagi anda yang belum mengetahuinya, secara sederhana trading forex ini ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview