Tutup Iklan
powerman
  
login Register
KPU

PILPRES 2019 Inkonstitusional Komisioner KPU Harus Mundur

18 Mei 2019 | Dibaca : 361x | Penulis : Admin

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH, pakar hukum tata negara dan perundang-undangan, bersama 9  orang Advokat dan warga negara lainnya, telah mendaftar  Permohon Uji Materi (Judicial Review) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 10/5/2019, pukul  13.53 WIB.  Pemohon telah pula menyerahkan 20 bukti surat sebagai pendukung permohonan uji materi.

Dalam Permohonanya yang menguji Pasal 3, 4, dan 416  UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah terbukti Pilpres 2019  dinodai berbagai cacat dan tindakan curang serta tidak profesional  oleh KPU sebagai penyelenggara. 

Seperti, antara lain, (1). Terdapat 6,7 juta pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima Undangan Memilih  Form C-6 dari KPU, hal demikian dialami sendiri oleh Bahrul Ilmi Yakup. (2) Di RT 25 dan RT 28 RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang terdapat 297 orang tidak terdaftar dalam DPT yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai pemilih. (3). Terdapat sekitar 3,2 juta atau setidak-tidaknya 1,6 juta warga masyarakat Adat yang tergabung dalam 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) komunitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih. (4). Terjadi kekurangan surat suara di berbagai TPS, dan terjadi kekeliruan beruntun dalam rekapitulasi penghitungan suara. 

Dengan demikian, KPU telah gagal menyelenggarakan Pilpres 2019 sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945 jo Pasal 2 dan 3 UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Akibatnya, Pilpres 2019 cacat dan inkonstitusional, konsekuensinya hasil Pilpres 2019  tidak sah sebagai dasar  menetapkan pemenang Pilpres 2019. KPU telah pula gagal melaksanakan Pilpres 2019 secara profesional sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemilu, oleh karena itu  Pemohon menuntut agar semua Komisioner KPU segera mengundurkan  diri. 

Pemohon juga mendesak MK segera menggelar sidang memeriksa permohonannya agar Pilpres 2019 yang inkonstitusional dan tidak sah  tidak menjadi sumber sengkarut yang mengancam stabilitas dan keselamatan NKRI.   
 
Jakarta, 11 Mei 2019

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

konten porno
12 November 2017, by Slesta
Tampang.com – Semakin maju teknologi, semakin mudah masyarakat untuk mengakses informasi melalui internet. Banyak manfaat yang didapatkan melalui ...
Alberta Mengambil Pesan Investasi ke Asia
2 Mei 2018, by Slesta
Sebuah misi perdagangan ke Asia yang termasuk pertemuan dengan perusahaan minyak Cina memberi Alberta kesempatan untuk memamerkan asetnya, kata menteri ...
Seorang Tukang Becak Surabaya Meninggal di Jalan Usai Antar Penumpang
25 September 2017, by Rindang Riyanti
Kabar mengejutkan datang dari Surabaya, Jawa Timur. Pasalnya siang ini, seorang tukang becak meninggal dunia di sekitar Taman Teratai, Jalan Residen Sudirman, ...
Pariwisata Belitung Dikembangkan Oleh Pemerintah Setelah Danau Toba
1 November 2017, by Slesta
Tampang.com – Program pemerintah terkait pengembangan pariwisata begitu gencar dilakukan saat ini. Setalah pengembangan wisata Danau Toba, saat ini ...
Reputasi Brand Aktor-aktri Film Korea Selatan Ter-up date 2017
5 Agustus 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com - The Korean Business Research Institute menganalisa data sebanyak 139,284,258 dari 28 Juni hingga 29 Juli. Faktor-faktor yang dianalisa adalah ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
powerman