"Keputusan pemerintah harus menegaskan bahwa semua platform media sosial harus mematuhi hukum yang sama, tanpa ada pengecualian," ungkap seorang pejabat Meta yang dikutip oleh Reuters. Pernyataan ini menggambarkan ketidaksenangan yang meluas di kalangan perusahaan-perusahaan teknologi yang merasa bahwa mereka tidak diperlakukan dengan adil.
TikTok menambahkan bahwa pengecualian terhadap YouTube menunjukkan bagaimana hukum dapat menjadi tidak logis dan anti persaingan. Platform ini menganggap keputusan tersebut sebagai sebuah tindakan yang menguntungkan YouTube dan merugikan platfrom lain yang juga bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan anak-anak online. Kecemasan mereka bukan tanpa dasar, karena komite-komite kesehatan dan pakar ekstremisme telah lama memperingatkan bahwa platform seperti YouTube memaparkan anak-anak pada konten yang tidak sesuai, yang bisa berdampak negatif bagi mental dan perkembangan sosial mereka.
Mereka meminta agar pemerintah Australia memberlakukan aturan yang sama untuk semua platform sosial. Perwakilan dari Snapchat pun turut menyoroti isu yang sama, menegaskan pentingnya adanya standar yang adil dan merata bagi semua platform media sosial. "Jangan biarkan satu perusahaan mendapatkan perlakuan istimewa, karena semua platform media harus memperhatikan tanggung jawab sosial yang sama," jelas pihak Snap Inc.
Sejumlah analis dan pakar sosial juga turut ambil bagian dalam diskusi ini. Mereka mencatat bahwa YouTube, meskipun menawarkan konten edukatif, juga memuat banyak video yang berisiko bagi kesehatan mental dan risiko ekstremisme bagi anak-anak. Permasalahan ini semakin rumit dengan adanya teknik-teknik pemasaran yang berupaya memikat perhatian anak-anak, sehingga mereka semakin sering menggunakan platform tersebut tanpa pemahaman yang cukup tentang isi kontennya.
