Sementara itu, laporan dari Reuters mengungkapkan bahwa pemerintah AS semakin khawatir dengan potensi penyalahgunaan data pengguna Amerika oleh ByteDance. Pejabat tinggi AS menilai bahwa kepemilikan TikTok oleh perusahaan China bisa menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional.
Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, pemerintah AS bahkan mempertimbangkan untuk membentuk dana kekayaan negara dalam satu tahun ke depan. Menurut perintah eksekutif yang ditandatangani Trump, dana tersebut berpotensi digunakan untuk membeli TikTok dan mengamankan operasionalnya di dalam negeri.
TikTok Bantah Tuduhan Terkait Keamanan Data
Di sisi lain, TikTok membantah semua tuduhan bahwa data pengguna AS dapat diakses oleh pemerintah China. Perusahaan ini menegaskan bahwa algoritma rekomendasi kontennya serta data penggunanya telah disimpan dengan aman di server cloud yang dioperasikan oleh Oracle di Amerika Serikat. Selain itu, TikTok juga menekankan bahwa kebijakan moderasi konten yang memengaruhi pengguna AS dikelola langsung dari dalam negeri.
TikTok juga menyatakan bahwa pemerintah AS telah salah menafsirkan hubungan ByteDance dengan China. Perusahaan menegaskan bahwa mereka beroperasi secara independen dan tidak memiliki keterikatan langsung dengan pemerintah China.
Para Pendukung Kebebasan Berbicara Menentang Larangan TikTok
Sejak diberlakukannya undang-undang baru, berbagai organisasi yang mendukung kebebasan berbicara telah menentang kebijakan pelarangan TikTok. Mereka berpendapat bahwa aturan tersebut tidak hanya mengancam hak digital masyarakat, tetapi juga merugikan jutaan kreator dan pelaku bisnis yang bergantung pada platform ini.
