Dampak dari peretasan ini sangat luas dan serius, terutama terhadap layanan publik yang bergantung pada sistem informasi PDN Indonesia. Banyak instansi pemerintah maupun swasta yang mengalami gangguan pada sistem operasional mereka, termasuk sistem keimigrasian di bandara-bandara besar di Indonesia.
Selain itu, pemilik data yang terkena serangan Ransomware juga mengalami kerugian yang signifikan, baik secara finansial maupun kerugian reputasi. Data-data sensitif dan penting dapat menjadi tidak terakses, menyebabkan gangguan pada operasional perusahaan dan lembaga di seluruh Indonesia.
Untuk mengatasi krisis peretasan ini, PDN Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah yang tepat dan tanggap dalam memulihkan sistem yang terkena dampak serangan Ransomware. Selain memberikan perlindungan kepada sistem informasi mereka, pihak berwenang juga harus mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku kejahatan cyber ini.
Selain itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus melakukan upaya pencegahan terhadap serangan-serangan cybercrime di masa depan. Sistem keamanan dan perlindungan data harus diperkuat sehingga serangan-serangan semacam ini tidak terulang kembali di kemudian hari.
