Ketidakpastian ini bukan hanya berdampak pada operasional TikTok di Amerika Serikat, tetapi juga mempengaruhi hubungan dagang serta stabilitas diplomatik antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut. TikTok sendiri telah menjadi simbol dari kompleksitas antara teknologi, politik, dan keamanan nasional.
Sementara di sisi lain, isu seputar perlindungan data pengguna TikTok juga terus menjadi sorotan. Dalam laporan investigatif baru-baru ini, disebutkan bahwa data pengguna TikTok secara diam-diam dikirim ke Tiongkok. Temuan ini memicu reaksi keras dan meningkatkan urgensi pembahasan mengenai transparansi serta tanggung jawab platform teknologi global.
Ditambah lagi, TikTok dijatuhi denda sebesar Rp9,9 triliun karena dianggap ‘sembrono’ dalam mengelola data pengguna. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa pengawasan dan regulasi terhadap platform asing harus lebih ketat demi menjaga kedaulatan digital dan perlindungan konsumen.
Dalam konteks global, Indonesia juga ikut terdampak dalam dinamika persaingan ini. Meskipun Indonesia sempat menang dalam sengketa dagang melawan AS, negara ini masih kalah jauh dibandingkan dengan Vietnam dan Tiongkok dalam hal pengaruh di sektor teknologi dan perdagangan digital.
Kini semua mata tertuju pada tanggal 19 Juni 2025. Akankah TikTok berhasil bertahan di AS atau justru dilarang total? Atau apakah tenggat akan kembali diperpanjang, menciptakan babak baru dalam drama geopolitik dan digital ini? Yang pasti, keputusan ini akan memiliki dampak luas tidak hanya untuk ByteDance, tetapi juga bagi masa depan hubungan AS-Tiongkok serta ekosistem digital global.
