Senator dari Partai Demokrat menilai bahwa Trump tidak memiliki wewenang hukum untuk memperpanjang tenggat nasib TikTok secara sepihak. Mereka menyoroti pentingnya dasar hukum dan mekanisme transparan dalam menangani perusahaan teknologi asing yang dianggap memiliki risiko terhadap keamanan nasional.
Sementara itu, sebuah sumber terpercaya yang dekat dengan para investor ByteDance di AS menyebut bahwa diskusi antara pemerintah Amerika dan pihak TikTok terus berjalan menjelang tenggat 19 Juni 2025. Namun, seperti yang dilaporkan oleh Reuters pada Senin, 5 Mei 2025, semua pembicaraan ini masih terhalang oleh konflik tarif yang belum terselesaikan antara Washington dan Beijing.
Trump sendiri mengungkapkan bahwa pihak Tiongkok ingin segera mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. Ia juga menyoroti dampak besar dari tarif resiprokal sebesar 145% yang diberlakukan oleh AS terhadap barang-barang asal China. Tarif ini, menurut Trump, telah memberikan tekanan ekonomi yang cukup signifikan terhadap negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut.
Meski menolak untuk menghapus tarif tersebut secara keseluruhan, Trump mengisyaratkan adanya kemungkinan pengurangan tarif sebagai bagian dari paket kesepakatan yang lebih besar antara dua negara adidaya ini. “Saya akan menurunkannya pada waktunya. Jika tidak, kita tidak bisa berbisnis sama sekali dengan mereka. Mereka sangat ingin melanjutkan bisnis dengan kita,” ungkap Trump.
Sebagai catatan, tenggat awal terkait nasib TikTok sebenarnya telah ditentukan pada 19 Januari 2025, sebelum Trump secara resmi kembali menjabat sebagai presiden. Setelah pelantikannya, Trump langsung memperpanjang tenggat tersebut ke bulan April, dan kemudian sekali lagi ke tanggal 19 Juni. Dengan perkembangan terbaru ini, publik kembali dibuat bertanya-tanya: apakah Trump akan memperpanjang tenggat tersebut sekali lagi, atau akhirnya mengambil keputusan final?
