Tak hanya itu, Meta juga dianggap tidak memiliki prosedur memadai untuk memverifikasi identitas penting dari penjual yang beroperasi di platform mereka. Ketiadaan verifikasi ini membuka celah bagi praktik-praktik penipuan atau aktivitas ilegal di platform yang digunakan jutaan orang di seluruh dunia, termasuk di Korea Selatan.
FTC juga menyebutkan bahwa dalam ketentuan layanan (terms of service) milik Meta, tidak dijelaskan secara eksplisit tanggung jawab perusahaan dalam konteks perlindungan konsumen. Padahal, dalam dunia digital saat ini, kejelasan tanggung jawab platform sangat krusial untuk menjaga kepercayaan pengguna serta keamanan transaksi daring.
Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, FTC memberikan batas waktu selama 180 hari bagi Meta untuk memperbaiki seluruh kekurangan tersebut. Meta diwajibkan untuk merancang dan menerapkan kebijakan serta sistem yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak konsumen. Ini termasuk memperbaiki prosedur verifikasi penjual, menyediakan saluran penyelesaian sengketa yang jelas, serta memperjelas peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan transaksi.
Langkah FTC ini dinilai sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas di tengah pesatnya pertumbuhan platform digital dan e-commerce global. Dalam beberapa tahun terakhir, platform seperti Facebook dan Instagram telah meluncurkan fitur-fitur yang memfasilitasi perdagangan elektronik, mulai dari marketplace hingga fitur pembelian langsung dari brand atau toko online. Namun, seiring meningkatnya aktivitas transaksi digital, tanggung jawab hukum dan etika dari penyedia platform pun semakin dituntut.
Korea Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan regulasi digital yang cukup ketat dan progresif. Negara ini berupaya keras menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dengan perlindungan konsumen yang adil dan transparan. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan sebesar Meta dianggap sebagai pesan kuat bahwa tidak ada perusahaan, sebesar apa pun, yang kebal terhadap aturan hukum jika melanggar hak-hak pengguna.
