Oxman mengingatkan bahwa pengetatan aturan terkait data dapat menyulitkan perusahaan teknologi dalam menjangkau pelanggan setiap harinya. Belum lagi, pemerintah Vietnam juga tidak memberikan tanggapan yang jelas terkait masalah ini.
Di sisi lain, peraturan di beberapa wilayah yurisdiksi seperti Uni Eropa dan China, telah membatasi transfer data ke luar negeri untuk melindungi privasi data di dalam negaranya dan menjaga informasi sensitif agar tak bisa diakses oleh pihak asing. Regulasi yang telah diberlakukan oleh negara-negara tersebut memberikan pembelajaran bagi pemerintah Vietnam terkait perlunya melindungi data dan informasi sensitif di dalam wilayahnya.
Sementara itu, pihak dari American Chamber of Commerce di Hanoi, Adam Sitkoff, juga menyatakan keprihatinannya terkait kebijakan yang baru diusulkan oleh Vietnam. Ia menilai bahwa aturan baru yang akan mewajibkan perusahaan untuk membagi data yang diperoleh ke Partai Komunis Vietnam dan lembaga pemerintahan lainnya akan menjadi tantangan besar bagi hampir semua perusahaan swasta. Hal ini mencerminkan adanya kekhawatiran yang cukup serius dari pihak asing terkait implementasi aturan baru di Vietnam.
Situasi ini juga turut mempengaruhi keputusan investasi dari pihak asing. Pada Agustus lalu, Reuters melaporkan bahwa Google mempertimbangkan untuk membangun data center berskala besar di wilayah selatan Vietnam, namun rencana tersebut tertunda karena situasi terkait regulasi data yang belum pasti.
