“Selain itu, infrastruktur yang mendukung AI juga perlu ditingkatkan. Banyak daerah yang masih kekurangan akses internet cepat dan stabil, yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan dan penggunaan AI yang optimal,” kata Andi, seorang pengamat teknologi.
Dampak AI pada Lapangan Pekerjaan
Salah satu kekhawatiran terbesar terkait kecerdasan buatan adalah dampaknya terhadap tenaga kerja. AI diprediksi dapat menggantikan banyak pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh manusia, terutama pekerjaan yang bersifat repetitif dan membutuhkan pemrosesan data dalam jumlah besar. Misalnya, pekerjaan di sektor manufaktur dan layanan pelanggan bisa terpengaruh oleh otomatisasi.
“Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif dan rutin akan digantikan oleh sistem berbasis AI. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga membuka peluang baru di sektor teknologi, seperti pengembangan perangkat lunak dan AI itu sendiri,” jelas Andi.
Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya upskilling dan reskilling tenaga kerja untuk menghadapi perubahan ini. Program pelatihan keterampilan digital, seperti yang diluncurkan oleh Kemkominfo, diharapkan dapat membantu tenaga kerja Indonesia beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh AI.
Peran Pemerintah dalam Mengatur Penggunaan AI
Sebagai teknologi yang memiliki potensi besar, AI juga membutuhkan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak merugikan masyarakat. Pemerintah Indonesia perlu segera menyusun kebijakan yang dapat mengatur penggunaan kecerdasan buatan, mulai dari aspek etika hingga pengawasan terhadap penggunaan data pribadi.
“Penting untuk memiliki regulasi yang memastikan penggunaan AI berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kita perlu memperhatikan potensi penyalahgunaan AI, terutama terkait dengan privasi dan keamanan data,” ujar Rini, seorang pakar kebijakan teknologi.
