Pengurangan pegawai besar-besaran di berbagai kementerian
Pemangkasan anggaran lembaga non-prioritas
Restrukturisasi digitalisasi layanan publik
Evaluasi ulang posisi dan fungsi lembaga federal
Banyak pihak memuji langkah-langkah ini sebagai bentuk efisiensi dan modernisasi. Namun tak sedikit pula yang mengkritik keras, karena kebijakan ini dianggap terlalu kejam terhadap para pegawai negeri sipil dan melemahkan institusi pemerintah.
Kini, ketika Musk mulai menarik diri dari peran sentral di DOGE, muncul kekhawatiran bahwa agenda efisiensi besar-besaran ini akan kehilangan arah, atau justru dirombak oleh tokoh baru yang menggantikannya.
Apakah Ini Strategi Politik atau Manuver Bisnis?
Ketiadaan Musk secara fisik di pusat pemerintahan bisa dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, bisa saja ini adalah strategi pribadi Musk untuk tetap punya pengaruh tanpa harus terikat secara formal. Namun di sisi lain, langkah ini juga bisa mencerminkan pergeseran prioritas bisnis, di mana Tesla kini membutuhkan perhatiannya secara penuh.
Apapun alasannya, publik kini menanti langkah Musk selanjutnya: apakah ia akan kembali aktif di pemerintahan, atau benar-benar hengkang untuk memulihkan kerajaan bisnisnya yang sedang goyah?
Satu hal yang pasti: peran Elon Musk, baik di bidang teknologi maupun pemerintahan, tidak pernah bisa dilepaskan dari kontroversi dan kejutan.
