Tentu saja, pertanyaan besar muncul mengenai legalitas aktivitas penambangan di Bulan. Apakah negara atau perusahaan boleh mengambil dan menjual hasil tambang dari luar angkasa? Hingga saat ini, regulasi yang mengatur hal ini masih sangat terbatas. Satu-satunya acuan yang cukup kuat adalah Perjanjian Luar Angkasa 1967, yang ditandatangani oleh sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Perjanjian tersebut secara eksplisit melarang negara mana pun untuk mengklaim objek antariksa, termasuk Bulan, sebagai wilayah kedaulatan.
Namun, celah hukum tetap ada. Beberapa ahli hukum luar angkasa menyebut bahwa meskipun klaim kepemilikan tidak diperbolehkan, pemerintah tetap bisa mengeluarkan lisensi untuk aktivitas eksplorasi dan ekstraksi sumber daya. Ini memberikan ruang bagi negara dan entitas swasta untuk melakukan penambangan tanpa secara resmi "memiliki" wilayah di Bulan.
Untuk menjawab kekosongan hukum internasional ini, NASA sebagai lembaga antariksa Amerika Serikat telah merancang semacam pedoman sukarela yang disebut Artemis Accords. Dokumen ini bukanlah peraturan yang mengikat secara hukum, melainkan lebih bersifat simbolis dan kolaboratif. Tujuannya adalah mendorong transparansi, kerja sama internasional, dan praktik eksplorasi yang aman serta damai di luar angkasa.
Artemis Accords menyarankan bahwa semua badan antariksa, baik milik pemerintah maupun swasta, harus beroperasi secara ilmiah, jujur, dan transparan dalam aktivitas mereka. Termasuk di dalamnya adalah proses eksplorasi, penemuan, serta ekstraksi sumber daya dari Bulan atau asteroid lainnya. Aturan ini mengacu pada semangat Perjanjian Luar Angkasa 1967, tetapi berusaha memberikan interpretasi yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi saat ini.
