Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam memastikan keberlangsungan investasi asing serta perlindungan kepentingan lokal sangatlah penting. Langkah-langkah untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak harus menjadi prioritas utama dalam menanggapi perkembangan industri teknologi di Indonesia.
Dengan begitu, penundaan penjualan iPhone 16 oleh Kemenperin haruslah menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak investasi asing terhadap industri teknologi dalam negeri, dengan tetap memastikan adanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Keputusan mengenai investasi Apple dan penjualan iPhone 16 di Indonesia tentu tidak boleh diambil secara gegabah dan harus tetap merujuk pada prinsip keadilan dan kepentingan nasional.
Dengan demikian, adanya kerja sama antara pemerintah, perusahaan asing, dan pelaku industri lokal dapat menciptakan kondisi yang mendukung bagi pertumbuhan industri teknologi di Indonesia.
Perdebatan mengenai investasi Apple di Indonesia seharusnya dapat menjadi momentum bagi penetrasi teknologi dan inovasi yang lebih kuat di Tanah Air. Dalam konteks ini, masyarakat, regulator, dan pelaku industri harus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan industri teknologi domestik yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan adanya kepastian hukum yang jelas dan penegakan regulasi yang konsisten, Indonesia dapat memanfaatkan kehadiran Apple sebagai peluang untuk memperkuat basis industri teknologi dalam negeri dan meningkatkan daya saing di pasar global.
Dalam hal ini, keadilan bagi semua pihak yang terlibat menjadi kunci utama dalam merespons perkembangan industri teknologi seiring dengan kehadiranperusahaan global.
