BPJS Kesehatan menanggapi soal adanya nama Harvey Moeis dan Dewi Sandra dalam kepesertaan tersebut. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan telah melakukan pengecekan terkait viralnya keikutsertaan Harvey Moeis dan Sandra Dewi sebagai anggota BPJS Kesehatan. "Hasil pengecekan data, nama yang bersangkutan masuk ke dalam segmen PBPU pemda dari Pemprov Jakarta. Nomenklatur lama disebutnya PBI APBD Pemprov DKI Jakarta," ungkap Rizzky Anugrah ketika dihubungi Beritasatu.com, Minggu (29/12/2024). Diterangkan lebih lanjut, pihaknya tidak bisa secara sepihak memutus keanggotaan peserta BPJS dari segmen PBI APBD Pemprov atau kota dan kabupaten.
Sebagai program pemerintah, BPJS Kesehatan PBI dirancang untuk memberikan akses kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar iuran secara mandiri. Namun, kehadiran tokoh-tokoh publik seperti Harvey Moeis dan Sandra Dewi dalam daftar penerima bantuan iuran menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Kejelasan mengenai seleksi dan penentuan kelayakan penerima bantuan iuran dalam program ini menjadi sorotan utama, apakah memang sesuai dengan aturan dan kebutuhan riil atau terdapat kelemahan dalam sistem tersebut.
Terkait kasus hukum yang menimpa Harvey Moeis sebelumnya, keikutsertaannya dalam program PBI BPJS Kesehatan juga memicu polemik baru. Sebagian pihak menilai bahwa penerima bantuan iuran seharusnya diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada individu dengan status finansial yang seharusnya mampu secara ekonomi. Hal ini mengundang pertanyaan mengenai transparansi dalam proses pendaftaran dan penilaian kebutuhan masyarakat yang layak menjadi penerima bantuan iuran.
