Tragedi Uighur telah menjadi sorotan dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir. Suatu bentuk penindasan politik yang terjadi di Tiongkok, khususnya di wilayah Xinjiang, di mana pemerintah Tiongkok secara sistematis menargetkan etnis Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya. Sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan populasi ini, pemerintah Tiongkok mendirikan kamp-kamp yang disebut sebagai pusat re-edukasi. Namun, banyak laporan menunjukkan bahwa kamp-kamp ini sebenarnya berfungsi sebagai alat penindasan yang brutal.
Sejak 2017, salah satu kebijakan utama di Xinjiang adalah pembentukan jaringan kamp besar-besaran yang diduga menampung hingga satu juta orang Uighur. Tindakan ini diambil dengan dalih untuk menghentikan ekstremisme dan terorisme. Namun, berbagai investigasi dan laporan independen mengungkapkan bahwa di dalam kamp-kamp tersebut, individu-individu Uighur mengalami penyiksaan, indoktrinasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Dalam banyak kasus, orang-orang yang ditangkap tidak pernah dituduh secara resmi melakukan kejahatan, melainkan hanya karena identitas etnis dan kepercayaan agama mereka.
Penggunaan istilah "re-edukasi" oleh pemerintah Tiongkok merupakan suatu bentuk penyamaran. Di balik istilah tersebut, bersembunyi praktik yang kejam dan tidak manusiawi. Para narapidana dipaksa menjalani program-program yang dirancang untuk menghapus identitas budaya dan agama mereka. Mereka dipaksa belajar bahasa Mandarin dan dibombardir dengan propaganda politik yang menekankan loyalitas terhadap partai komunis Tiongkok. Ini adalah upaya yang jelas untuk melenyapkan akar budaya Uighur, yang telah berkembang selama berabad-abad.
