Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengungkapkan beberapa alasan mengapa lembaga tersebut menerima Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). Hal ini terjadi meskipun saat itu, KPU belum memperbarui peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) untuk memperbolehkan calon di bawah usia 40 tahun asalkan telah atau sedang menjadi kepala daerah.
“Seorang presiden yang sedang berkuasa sangat tidak pantas dan tidak etis mengirim surat ke KPU untuk mendikte dan memengaruhi KPU. Ini namanya pemaksaan yang jelas-jelas ‘abuse of power,’ (penyalahgunaan kekuasaan),” kata laki-laki asli Minang yang berprofesi sebagai ahli perbankan dan keuangan syariah, Ben Bendri Ermanto.
Ketua KPU, Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa lembaganya menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan persetujuan atas putra sulungnya maju sebagai cawapres. Hasyim menyatakan bahwa KPU berpotensi melanggar aturan jika menolak pendaftaran Gibran. Surat rekomendasi dari Presiden Jokowi membuat KPU, langsung menerima calon Prabowo-Gibran.
“Apabila ada seseorang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, lalu ketika hadir di KPU membawa fotokopi KTP dan Surat Izin Presiden, apakah dapat dinyatakan memenuhi syarat?” ujar Hasyim saat mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).
Berdasarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pada pasal 17 ayat 2 disebutkan salah satu syarat seseorang yang sedang menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai capres-cawapres harus meminta izin kepada presiden.
