Jadi, selama mendapat penugasan dari Kapolri, anggota kepolisian bisa ditugaskan di mana pun, termasuk sebagai pejabat gubernur.
Apalagi, penunjukan anggota Polri atau TNI untuk menjabat pejabat gubernur bukanlah hal yang baru akan terjadi, Sebelumnya, saat berlangsungnya Pilkada Serentak 2017, anggota Polri dan TNI menjabat sebagai pejabat gubernur. Ketika itu, Irjen Pol Carlo Brix Tewu menjabat Pj Gubernur Sulbar. Sementara, Mayjen (Purn) Soedarmo sebagai pejabat gubernur di Aceh.
Jadi, wacana yang digagas Tjahjo sama sekali tidak bisa ditolak dengan dalih apapun, apalagi hanya dengan bermodalkan tuduhan adanya potensi independensi kedua perwira Polri tersebut.
Lagi pula, sekuat apa pun sulit bagi Djarot Saiful Hidayat untuk dapat memenangkan Pilgub Sumatera Utara 2018. Begitu juga dengan TB Hasanuddin yang berpasangan dengan Anton Charliyan.Sedangkan Ridwan Kamil yang konon menurut sejumlah lembaga survei memiliki tingkat elektabilitas tertinggi pun masih bisa dikalahkan.
Lawan politik Jokowi dan juga kawan politik dari Nasdem pun tidak bisa membandingkan wacana Tjahjo untuk Jabar dan Sumut dengan tidak ditunjuknya perwira Polri atau TNI saat pagelaran Pilgub DKI 2017 di mana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maju berpasangan.
Benar, jika membandingkan kerawanan keamanan, potensi terjadinya masalah keamanan saat Pilgub DKI 2017 jauh lebih tinggi ketimbang Pilgub Jabar 2018 dan Pilgub Sumut 2018. Tetapi, sebagai politisi gaek yang juga senior PDIP, Tjahjo pastinya punya pertimbangan lain.
Dan, jika melihat Pilkada Serentak 2017, keputusan menjadikan Mayjen (Purn) Soedarmo sebagai pejabat gubernur Aceh sangat tepat. Hal ini terbukti dari data yang dirilis Bawaslu.
