Pada intinya istilah neo Orba adalah orde baru yang modern, kekinian, dan bisa diartikan positif maupun negatif oleh masyarakat Indonesia sendiri.
Negatif karena pada faktanya pemerintahan orde baru di masa lampau memiliki sisi gelap yang berimbas terjadinya reformasi di tahun 1998, bahkan juga banyak terjadi pelanggaran HAM, keterbatasan pers dalam mengemukakan pendapat, pemerintahan otoriter, pun tidak lepas dengan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
Di masa sekarang menjelang Pilpres 2024, istilah neo orde baru kembali mencuat untuk mengkritisi fakta yang terjadi dan penguasa yang bertindak melakukan hal-hal yang semau sendiri.
Salah satu kehendak yang dinilai sudah menyimpang adalah, MK (Mahkamah Konstitusi) sudah meloloskan Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres. Putusan MK dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperbolehkan calon berusia di bawah 40 tahun menjadi cawapres atau capres, jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pilkada. Keputusan yang dinilai melibatkan konflik kepentingan itu sangat mengecewakan masyarakat, bahkan juga terbilang menguntungkan salah satu dari paslon yang ada.
Masyarakat juga sudah pintar dan melek bahwa eks Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tersebut adalah adik ipar Jokowi, dan Gibran adalah keponakannya. Bagaimana? Cerminan sebuah neo orde baru sudah terlihat bukan? Bisa jadi juga sebelum itu, di mana Jokowi menjabat seorang Presiden, dan anaknya Gibran menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
