Dalam perjalanan sejarah, musik telah menjadi sarana ekspresi yang kuat. Namun, ia juga sering kali menjadi target dari praktik sensor musik. Banyak pemerintah dan lembaga berkuasa merasa terancam oleh lirik-lirik yang menggugah kesadaran sosial dan politik, sehingga memutuskan untuk mengontrol karya-karya tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika antara musik, sensor, dan kebebasan berekspresi.
Sensor musik dapat diartikan sebagai tindakan penyensoran yang dilakukan terhadap lagu atau karya musik tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sering dilakukan oleh penguasa untuk mencegah penyebaran ide-ide yang dianggap subversif atau berpotensi mengganggu stabilitas politik. Dalam negara dengan rezim otoriter, tempat di mana kontrol politik sangat ketat, sensor musik sering terjadi di berbagai tingkatan. Banyak musik yang ditulis dengan tujuan menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau menginspirasi perubahan sosial akan mengalami pemblokiran atau penghapusan total.
Musik memiliki daya untuk mempengaruhi masyarakat, mengubah pikiran, dan menggugah semangat kolektif. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi menjadi kunci. Namun, ketika suara-suara yang berbeda itu ditindas melalui sensor, kebebasan berekspresi pun terancam. Banyak musisi terpaksa berjuang melawan batasan-batasan yang diberlakukan pada karya mereka. Di negara-negara yang mengakui hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dianggap sebagai pondasi utama, tetapi saat kebebasan itu dibatasi, musik menjadi medium yang berbahaya bagi para penguasa.
