Pengunduran diri Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar memunculkan keraguan dan kekhawatiran di kalangan anggota partai dan masyarakat luas akan arah kepemimpinan partai ini. Spekulasi tentang kemungkinan Jokowi menggantikan posisi Airlangga semakin menguat karena kekosongan jabatan tersebut.
Adapun posisi Jokowi yang memilih untuk tetap fokus sebagai Presiden yang memimpin Indonesia, menjadi pertimbangan cukup besar mengapa Partai Golkar memilih untuk tidak berspekulasi lebih lanjut tentang kemungkinan pengangkatan Jokowi sebagai Ketua Umum.
Ketidakpastian arah kepemimpinan Partai Golkar setelah Airlangga menjadi dasar dari pernyataan sikap Doli Kurnia yang menekankan atas pentingnya memastikan kelangsungan organisasi partai. Dengan hal tersebut, Partai Golkar menekankan bahwa prioritas utama adalah menjaga stabilitas partai di tengah dinamika politik yang sedang terjadi.
Seiring dengan isu ini, para pengamat politik mulai memberikan pandangan-pandangan mereka terkait kemungkinan Jokowi sebagai Ketua Umum Golkar. Beberapa di antaranya memandang bahwa akan sangat menarik apabila Jokowi ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Golkar, mengingat posisi politiknya yang sangat kuat di Indonesia.
Namun, di sisi lain, ada juga pandangan yang berargumen bahwa hal tersebut tidaklah mungkin terjadi. Mereka menekankan bahwa menjadi Ketua Umum Partai Golkar bukanlah pilihan yang tepat bagi Jokowi setelah selesai menjabat sebagai Presiden. Ini disebabkan oleh perbedaan karakter, tata kelola organisasi partai politik, dan dinamika internal partai yang berbeda dengan kepemimpinan negara.
Kendati demikian, kekosongan jabatan Ketua Umum Golkar menjadi sebuah fokus perhatian khusus dalam dinamika politik di Indonesia. Partai Golkar sebagai salah satu partai politik dengan sejarah panjang di Indonesia tentu akan mengambil langkah-langkah yang bijak untuk mengisi kekosongan tersebut.
