Selain itu, RPJPN juga dapat menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan stakeholder lainnya. Dalam proses perumusannya, pemerintah melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, pegiat LSM, hingga sektor swasta. Melalui partisipasi ini, diharapkan RPJPN dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, kepentingan politik sering kali mewarnai keputusan yang diambil, sehingga hasil akhir dari RPJPN tidak selalu ideal dalam mencerminkan cita-cita kolektif masyarakat.
Ketika berbicara tentang visi ekonomi di dalam RPJPN, kita harus melihat bagaimana sasaran-sasaran pembangunan ekonomi dirumuskan. Misalnya, fokus pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan adalah beberapa poin penting dalam RPJPN. Semua ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih produktif dan kompetitif di era globalisasi. Namun, sering kali strategi-strategi ekonomi ini diintegrasikan dengan agenda politik yang lebih luas, seperti pencapaian dukungan publik untuk pemilihan umum mendatang.
Selanjutnya, meskipun RPJPN berfungsi sebagai panduan untuk pembangunan nasional, hasilnya tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik yang terjadi. Kelangsungan dan efektivitas implementasi RPJPN dapat dipengaruhi oleh stabilitas politik, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, serta berbagai kepentingan politik. Keberadaan RPJPN yang baik tidak menjamin bahwa seluruh rencana akan terlaksana dengan baik jika terdapat konflik politik atau kebijakan yang tidak konsisten.
