Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan kerangka acuan strategis yang dirancang untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Namun, di balik perencanaan yang terstruktur ini, muncul pertanyaan penting: apakah RPJPN lebih merupakan visi ekonomi ataukah visi politik? Untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk memahami konteks di mana RPJPN dibentuk dan bagaimana implementasinya berpengaruh terhadap pembangunan nasional.
RPJPN dirumuskan dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya RPJPN, diharapkan dapat terwujud suatu visi pembangunan yang jelas, yang mengintegrasikan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa RPJPN tidak hanya sekadar dokumen teknokratik, tetapi juga mencerminkan suatu visi politik yang diusung oleh pemerintah saat ini.
Dalam konteks ini, agenda politik pemerintah sering kali mempengaruhi agenda pembangunan nasional. Misalnya, proyek infrastruktur besar-besaran yang termasuk dalam RPJPN sering kali digunakan sebagai alat untuk meningkatkan popularitas pemerintahan. Penekanan pada pembangunan infrastruktur dapat dipandang sebagai upaya untuk menarik perhatian pemilih, di mana infrastruktur yang baik menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan. Dengan kata lain, ada hubungan timbal balik antara RPJPN sebagai agenda pembangunan nasional dan kepentingan politik yang diusung oleh pemerintahan.
