Selain itu, faktor politik lokal juga berperan penting dalam pengelolaan anggaran dan pendistribusian sumber daya. Dalam beberapa kasus, kepentingan politik jangka pendek lebih diutamakan dibandingkan dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Politisi lokal mungkin lebih memilih proyek-proyek yang dapat memberikan dampak langsung dan terlihat untuk menarik perhatian pemilih, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketimpangan ekonomi. Ini mengarah pada penggunaan anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan antar daerah.
Korupsi juga menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan ekonomi daerah. Ketika alokasi anggaran tidak transparan dan akuntabel, ada kemungkinan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan. Praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran tidak hanya merugikan daerah tersebut, tetapi juga merugikan seluruh sistem pemerintahan. Ketidakadilan dalam distribusi anggaran berkontribusi pada pengulangan pola ketimpangan ekonomi yang sistematis dan struktural.
Berdasarkan faktor-faktor di atas, jelas bahwa meskipun otonomi daerah dirancang untuk mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya secara lebih merata, tetapi implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Ketimpangan ekonominya menjadi tantangan beserta alokasi anggaran yang sering kali tidak seimbang. Untuk mengatasi ketimpangan ini, dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip otonomi daerah dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
