Tindakan penyalahgunaan yang menggunakan dana bansos untuk kepentingan pribadi, terutama presiden, harus dianggap sebagai bentuk korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Ironisnya, meskipun telah ada temuan bahwa hanya 78 triliun dari 497 triliun anggaran bansos yang benar-benar sesuai dengan data Kemensos, presiden terkesan enggan untuk bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan perlunya adanya kebijakan yang lebih tegas dan perlindungan hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan bansos.
Untuk mencegah terjadinya money politics dalam pemilihan umum, langkah konkret perlu segera diambil. Pertama, dibutuhkan peraturan undang-undang yang khusus mengatur penggunaan bansos dan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggarannya. Kemudian, lembaga-lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu, harus diberikan kewenangan yang lebih kuat dan sumber daya yang cukup untuk mengawasi seluruh proses pemilu dengan baik. 2 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, dilarang pembagian bansos oleh pemerintyah pusat maupun pemerintah daerah.
Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan bansos dan proses pemilu juga perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka dalam pemilihan umum serta dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang bagaimana cara melaporkan tindakan penyalahgunaan bansos dan money politics.
Upaya pencegahan penyalahgunaan bansos menjadi money politics tidak bisa hanya bergantung pada peraturan undang-undang semata. Diperlukan juga pemahaman yang lebih dalam mengenai urgensi pencegahan tersebut, serta komitmen bersama dari seluruh pihak, baik dari pemerintah, lembaga pengawas, partai politik, maupun masyarakat, untuk mencegah praktik yang merugikan demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum. Jangan sampai Joko Widodo (Jokowi) dijadikan Presiden Perusak Demokrasi, jerih payah rakyat meruntuhkan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), malahan dibangkitkan lagi,
