Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan bansos dan proses pemilu juga perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka dalam pemilihan umum serta dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang bagaimana cara melaporkan tindakan penyalahgunaan bansos dan money politics.
Upaya pencegahan penyalahgunaan bansos menjadi money politics tidak bisa hanya bergantung pada peraturan undang-undang semata. Diperlukan juga pemahaman yang lebih dalam mengenai urgensi pencegahan tersebut, serta komitmen bersama dari seluruh pihak, baik dari pemerintah, lembaga pengawas, partai politik, maupun masyarakat, untuk mencegah praktik yang merugikan demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum. Jangan sampai Joko Widodo (Jokowi) dijadikan Presiden Perusak Demokrasi, jerih payah rakyat meruntuhkan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), malahan dibangkitkan lagi,
Dengan demikian, upaya pencegahan penyalahgunaan bansos dan money politics haruslah menjadi prioritas utama dalam memastikan proses pemilihan umum berjalan secara adil, transparan, dan demokratis. Hanya dengan adanya upaya konkret dan kerjasama antar berbagai pihak, kita dapat melindungi demokrasi dan kepentingan masyarakat dari ancaman yang dapat merusak integritas pemilihan umum di Indonesia.
