Pemilu 2014 telah mengubah dinamika politik di Indonesia. Hari-hari tenang jelang pemilihan umum diwarnai dengan berbagai taktik kampanye gelap yang menggunakan berbagai media, termasuk Google Ads, untuk menyebarkan informasi negatif tentang kandidat tertentu, seperti yang terjadi pada pasangan Prabowo Hatta. Sayangnya, lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, Bawaslu, terlihat tidak mampu bertindak secara efektif untuk menindak tindakan tersebut.
Pemilu 2019 menyajikan situasi yang berbeda. Kali ini, presiden petahana menggunakan influencer sebagai pasukan untuk kampanye online. Dana yang dialokasikan untuk influencer mencapai angka yang fantastis, mencapai 90 miliar per tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik di Indonesia semakin bergeser ke arah pemanfaatan media sosial dan influencer sebagai alat kampanye yang sangat efektif.
Tetapi, perkembangan teknologi dan dinamika politik tidak berhenti di situ. Pemilu 2024, penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik. Presiden yang menitipkan anaknya menjadi wakil presiden, telah menggunakan bansos dalam skala yang jauh lebih besar, dengan anggaran mencapai sekitar 400 triliun. Presiden Jokowi yang ingin cawe-cawe/mengatur pemilu, ingin agar anaknya menjadi wakil presiden, walaupun dengan menendang PDI Perjuangan yang telah lama mendukungnya, Jokowi juga berhasil mengintimidasi kepala desa untuk mengikuti kemauannya, pemberian bansospun dipenuhi oleh intimidasi ke rakyat penerima bansos. Penyalahgunaan bansos ini telah mengubah politik Indonesia menjadi suatu bentuk money politics yang semakin meresahkan. Dan Bawaslu, seperti biasa, tidak melakukan apa-apa.
