Tampang

Pencegahan Penyalahgunaan Bansos Harus Berbentuk Undang-Undang, Jangan Sampai Bansos Jadi Money Politics Lagi

25 Mar 2024 12:52 wib. 208
0 0
money politics

Pemilu 2014 telah mengubah dinamika politik di Indonesia. Hari-hari tenang jelang pemilihan umum diwarnai dengan berbagai taktik kampanye gelap yang menggunakan berbagai media, termasuk Google Ads, untuk menyebarkan informasi negatif tentang kandidat tertentu, seperti yang terjadi pada pasangan Prabowo Hatta. Sayangnya, lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, Bawaslu, terlihat tidak mampu bertindak secara efektif untuk menindak tindakan tersebut.

Pemilu 2019 menyajikan situasi yang berbeda. Kali ini, presiden petahana menggunakan influencer sebagai pasukan untuk kampanye online. Dana yang dialokasikan untuk influencer mencapai angka yang fantastis, mencapai 90 miliar per tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik di Indonesia semakin bergeser ke arah pemanfaatan media sosial dan influencer sebagai alat kampanye yang sangat efektif.

Tetapi, perkembangan teknologi dan dinamika politik tidak berhenti di situ. Pemilu 2024, penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik. Presiden yang menitipkan anaknya menjadi wakil presiden, telah menggunakan bansos dalam skala yang jauh lebih besar, dengan anggaran mencapai sekitar 400 triliun. Presiden Jokowi yang ingin cawe-cawe/mengatur pemilu, ingin agar anaknya menjadi wakil presiden, walaupun dengan menendang PDI Perjuangan yang telah lama mendukungnya, Jokowi juga berhasil mengintimidasi kepala desa untuk mengikuti kemauannya, pemberian bansospun dipenuhi oleh intimidasi ke rakyat penerima bansos. Penyalahgunaan bansos ini telah mengubah politik Indonesia menjadi suatu bentuk money politics yang semakin meresahkan. Dan Bawaslu, seperti biasa, tidak melakukan apa-apa.

Indonesia telah memiliki sejarah pahit dalam konteks kerusuhan besar, terutama yang terjadi pada tahun 1998. Kerusuhan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat itu. Jika situasi ini terulang kembali, dampaknya bisa jauh lebih parah karena kerusuhan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga menyebar ke hampir setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencegahan penyalahgunaan bansos menjadi money politics menjadi sangat penting untuk menghindari lahirnya kembali situasi konflik yang merugikan masyarakat.

Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Bansos Haruslah Diperkuat Agar Memiliki Efek Jera.

<123>

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

POLLING

Apakah DPR akan Merubah Aturan Pembagian Bansos?