Selama perkembangan politik yang sangat dinamis, kita telah memperoleh pelajaran penting. Akhirnya, kekuatan yang menindas dapat dihentikan. Dalam politik yang terus berubah, ada kemungkinan koalisi dan perjanjian baru. Seorang pengamat politik dan doktor antropologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mulyadin Permana, mengatakan bahwa peristiwa politik yang terjadi sejak Selasa telah membuka peluang baru.
Ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah persyaratan untuk pencalonan kepala daerah, serta tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat dan gerakan massa yang berhasil membatalkan keputusan tersebut.
Saat ini, Anies Baswedan memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Sebelum ini, kendala KIM Plus hampir menghapus peluang ini. Mulyadi menegaskan bahwa PDIP saat ini dapat mengusung Anies Baswedan sendirian tanpa bantuan dari partai lain. Mereka yang berkuasa dan mendukungnya di DPR panik karena keputusan MK itu, dan mereka berusaha keras untuk membatalkan keputusan tersebut.
Sekretaris Jenderal Pergerakan Aktivis Nahdliyin Nusantara (PeranNU) menyatakan, "Menurut saya, jika PDIP ingin menang dalam Pilkada DKI Jakarta, mereka akan mencalonkan Anies Baswedan. Hasil survei menunjukkan bahwa popularitas Anies tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Anies diinginkan oleh mayoritas masyarakat Jakarta untuk kembali menjadi gubernur." Mulyadin menyatakan bahwa suara demokrasi menginginkan Anies sebagai calon pemimpin.
Hal ini tidak dapat diragukan lagi oleh siapapun, termasuk kelompok kekuatan KIM, yang telah melakukan berbagai tindakan yang tidak pantas untuk mencegah Anies maju dalam Pilgub DKJ.
Setelah keputusan MK, PDIP dapat mencalonkan kandidat alternatif untuk Cagub-Cawagub di Jakarta. Ini akan memungkinkan PDIP untuk mewakili suara demokrasi yang sempat terkekang oleh koalisi besar KIM Plus. Menurut Mulyadi, pilihan masyarakat adalah kandidat alternatif ini. bukan hanya keinginan untuk mencalonkan diri secara bebas, tetapi juga mengusung calon yang tidak diinginkan oleh publik. Ini sama dengan tidak menghargai keinginan masyarakat.
