Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peningkatan kualitas manajemen BUMD sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Ia juga menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam proses seleksi dan penempatan pimpinan BUMD. Kualifikasi, kompetensi, dan integritas harus menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang memegang peran penting dalam BUMD.
Selain itu, Mendagri Tito juga menyoroti pentingnya peran Dewan Pengawas BUMD dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan keputusan manajemen BUMD. Dewan Pengawas harus memiliki independensi dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan praktik "ordal" dapat dicegah dan kinerja BUMD bisa ditingkatkan.
Selanjutnya, perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek kegiatan BUMD juga menjadi perhatian Mendagri. Transparansi akan membantu untuk meminimalisir potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pemegang kebijakan dan pengambil keputusan di BUMD juga harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, sehingga dapat terhindar dari konflik kepentingan dan bertanggung jawab atas kinerja BUMD.
Peningkatan kualitas manajemen, pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas adalah kunci untuk mengatasi masalah praktik "ordal" di BUMD. Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa semua pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan BUMD yang profesional dan berkualitas.
