Kawasan aglomerasi atau kawasan perkotaan yang memiliki kepadatan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya pengembangan wilayah. Dalam upaya tersebut, peran Wakil Presiden sebagai koordinator pembangunan kawasan aglomerasi menjadi sangat penting. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam beberapa kesempatan, yang menjelaskan alasan kenapa kawasan aglomerasi dipimpin langsung oleh Wakil Presiden.
Menurut Mendagri, kawasan aglomerasi memerlukan koordinasi yang sangat solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Penanganan permasalahan yang kompleks di kawasan aglomerasi, seperti transportasi, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi, membutuhkan sinergi yang kuat antar lembaga pemerintahan. Dengan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden, diharapkan koordinasi dan sinergi tersebut dapat tercapai dengan lebih efektif.
Mendagri juga menekankan bahwa kawasan aglomerasi memiliki permasalahan yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kepadatan populasi, mobilitas penduduk, dan ketergantungan yang tinggi terhadap infrastruktur merupakan ciri khas dari kawasan aglomerasi. Oleh karena itu, penanganan masalah-masalah tersebut memerlukan perhatian khusus dan koordinasi yang terintegrasi. Dengan demikian, dipimpinnya kawasan aglomerasi oleh Wakil Presiden diharapkan mampu memberikan perhatian yang lebih fokus pada masalah-masalah tersebut.
Selain itu, Mendagri juga menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antara provinsi-provinsi yang tergabung dalam satu kawasan aglomerasi. Proses pembangunan kawasan aglomerasi memerlukan kerjasama yang erat antar berbagai level pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dalam hal ini, peran Mendagri sebagai koordinator pemerintahan di tingkat provinsi juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa koordinasi antar provinsi dapat berjalan dengan lancar.
