Selain itu, Mendagri juga menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antara provinsi-provinsi yang tergabung dalam satu kawasan aglomerasi. Proses pembangunan kawasan aglomerasi memerlukan kerjasama yang erat antar berbagai level pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dalam hal ini, peran Mendagri sebagai koordinator pemerintahan di tingkat provinsi juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa koordinasi antar provinsi dapat berjalan dengan lancar.
Terkait kepemimpinan langsung oleh Wakil Presiden dalam pembangunan kawasan aglomerasi, para pakar dan praktisi pembangunan wilayah juga memberikan tanggapan yang positif. Mereka berpendapat bahwa sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam menangani permasalahan kompleks di kawasan aglomerasi. Kehadiran Wakil Presiden dalam kepemimpinan tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan yang signifikan dalam percepatan pembangunan kawasan aglomerasi.
Dengan demikian, peran Wakil Presiden dalam kepemimpinan kawasan aglomerasi memiliki signifikansi yang penting dalam upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan-kawasan perkotaan yang memiliki kepadatan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar provinsi, menjadi kunci utama dalam memastikan terwujudnya pembangunan kawasan aglomerasi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Presiden dan Mendagri memiliki peran penting dalam memastikan hal ini terlaksana dengan baik.
