Keputusan untuk mewajibkan anggota dewan terpilih untuk mengikuti Sekolah Hukum PDIP merupakan langkah strategis dari Megawati Soekarnoputri. Sebagai partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen, PDIP ingin memastikan bahwa anggota dewan mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum sebagai landasan dalam membuat keputusan-keputusan legislatif.
Sekolah hukum ini merupakan kelanjutan dari kuliah umum Mahfud MD pada 13 Oktober 2022 di Sekolah Partai. Saat itu, mantan Menko Polhukam ini memberikan materi mengenai reformasi sistem hukum nasional.
Sekolah Hukum PDIP bukanlah program baru dalam struktur partai, namun keputusan untuk mewajibkan anggota dewan terpilih untuk mengikutinya adalah langkah proaktif untuk memperkuat pengetahuan hukum para legislator. Dengan demikian, diharapkan anggota dewan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas legislatif mereka dan lebih memahami implikasi hukum dari keputusan yang mereka buat.
Langkah ini juga dapat dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan legislatif di Indonesia. Dengan diperkuatnya pengetahuan hukum para anggota dewan, diharapkan keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara.
