"Aspirasi publik yang justru berlawanan dengan partai politik atau pun para anggota DPR, yang sejatinya mewakili suara rakyat. Lihat saja publik maunya A, tapi partai politik di DPR maunya B," kata Maneger dalam keterangan tertulisannya, Ahad (21/1).
Maneger juga lebih lanjut menyatakan bahwa masyarakat perlu mencatat parpol mana saja yang mendukung adanya LGBT di Indonesia.
"Parpol-parpol yang menyetujui LGBT yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Pancasila, konstitusi, UU, budaya dan agama-agama di Indonesia. Publik berhak mengevaluasi partai-partai itu," ujarnya.
