Salah satu ciri khas dari era otoritarianisme modern adalah penggunaan teknologi untuk mengendalikan informasi. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat untuk memperkuat demokrasi, sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda dan desinformasi. Otoritarianisme baru ini tidak hanya bergantung pada kekuasaan militer atau penegakan hukum, tetapi juga pada kontrol digital yang memungkinkan pemerintah untuk mengawasi dan meredam dissent. Dalam banyak kasus, kritik terhadap pemerintah cepat ditanggapi dengan represif, membungkam suara-suara yang menuntut akuntabilitas.
Populisme, di sisi lain, memberi ruang bagi otoritarianisme untuk tumbuh dengan subur. Ketika para pemimpin populis berjanji untuk memenuhi tuntutan rakyat dan menyelesaikan masalah akut, mereka seringkali mengabaikan institusi demokrasi yang penting. Revisi undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan, pengendalian terhadap media, dan intimidasi terhadap oposisi merupakan beberapa langkah yang diambil untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik harus dibangkitkan, tetapi hal ini sering kali terhalang oleh agenda egois para pemimpin otoriter.
Fenomena ini semakin rumit dengan adanya polarisasi sosial yang tajam. Ketika masyarakat terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan, pendekatan otoritarian sering kali dianggap sebagai solusi cepat untuk mengatasi konflik tersebut. Pemimpin populis mampu memanfaatkan situasi ini dengan menampilkan diri sebagai penyelamat yang siap mengatasi masalah, sementara mereka sesungguhnya justru memperburuk keadaan. Ketidakpuasan yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi, ketidakadilan sosial, dan isu lingkungan sering kali menjadi batu loncatan bagi tumbuhnya populisme yang otoriter.
