Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas polemik penetapan empat pulau yang selama ini diklaim sebagai bagian dari Aceh, namun tercantum masuk wilayah Sumatera Utara dalam Keputusan Mendagri (Kepmendagri). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang serius, mengingat isu batas wilayah ini telah menjadi perdebatan panjang antara kedua provinsi.
Jusuf Kalla memberikan klarifikasi terkait batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Ia menekankan bahwa batas tersebut tidak bisa diubah secara sepihak hanya melalui keputusan menteri. Penegasan JK ini merujuk pada Pasal 114 ayat 1 poin 4 dalam UU tersebut, yang, menurutnya, secara jelas menetapkan garis pemisah antara kedua daerah.
Dalam konteks ini, JK juga mengacu pada kesepakatan dalam MoU Helsinki tahun 2005, yang berdampak pada penguatan otonomi Aceh dan menegaskan pentingnya menjaga integritas wilayah. MoU tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang bertujuan untuk menghentikan konflik bersenjata dan menegakkan perdamaian di Aceh. Oleh sebab itu, segala keputusan yang dapat merubah batas wilayah, menurut JK, harus mempertimbangkan aspek legal dan sejarah yang telah disepakati.
