Tentu saja, penegakan etika dan perilaku yang baik dalam proses penyelenggaraan pemilu sangatlah penting untuk memastikan proses pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Keputusan DKPP ini memperkuat komitmen pemerintah dalam melindungi integritas penyelenggara pemilu dan memastikan bahwa proses pemilu dapat berlangsung dengan baik.
Dalam hal ini, upaya pemerintah untuk menghormati keputusan DKPP merupakan langkah yang menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan. Selain itu, perlunya proses administrasi yang baik dalam menerbitkan Keppres terkait pemecatan Hasyim menunjukkan kewaspadaan pemerintah dalam menangani masalah ini secara transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Adanya jaminan dari pemerintah bahwa proses Pilkada tetap dapat berlangsung dengan baik juga merupakan hal yang sangat penting. Pilkada adalah momentum demokrasi yang harus dijalankan dengan integritas dan keadilan. Dengan adanya jaminan ini, masyarakat dapat mempercayakan bahwa proses pemilihan kepala daerah akan berjalan secara transparan dan dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.
Hal yang tak kalah penting, kedaulatan hukum dan upaya pemerintah dalam menegakkan integritas penyelenggaraan pemilu juga memberikan sinyal positif bagi dunia internasional tentang komitmen Indonesia dalam menjalankan proses demokrasi yang baik dan bersih. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga citra negaranya sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
