Dari sudut pandang elit ekonomi, kedekatan antara bisnis dan politik pemerintahan dapat menciptakan kolaborasi yang menguntungkan. Kebijakan yang diciptakan bisa lebih pro-bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menarik lebih banyak investasi. Ketika kebijakan tersebut berbasis pada pengalaman praktis di lapangan, diharapkan akan ada pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. Terlebih di era di mana teknologi dan inovasi sangat dibutuhkan untuk menunjang perkembangan ekonomi suatu negara.
Namun, situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai representasi masyarakat. Apakah kepentingan elit ekonomi benar-benar sejalan dengan kebutuhan rakyat? Sering kali, keputusan yang paling menguntungkan untuk sektor bisnis tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan rakyat. Ada kemungkinan, suara rakyat, khususnya mereka yang berada di tingkat bawah, terabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Keberadaan CEO dalam posisi pemerintahan bisa menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara mereka yang memiliki akses dan kesempatan dengan mereka yang tidak.
Di samping itu, hubungan yang erat antara sektor swasta dan pemerintahan berpotensi mengaburkan batasan antara keduanya. Ketika seorang CEO berperan sebagai menteri, mereka dapat lebih mudah mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada industri mereka. Ini bisa menciptakan situasi di mana kebijakan publik lebih mementingkan kepentingan individual ketimbang kepentingan umum. Alhasil, potensi munculnya praktik korupsi juga tidak bisa akan semakin besar.
