Efisiensi Anggaran Banyak daerah yang mengalami keterbatasan anggaran, sehingga pengangkatan pegawai baru dinilai hanya akan menambah beban keuangan. Dana yang ada sebaiknya dialokasikan untuk program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Dengan tidak adanya staf khusus atau tenaga ahli tambahan, kepala daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam pemerintahan. Hal ini akan mendorong peningkatan profesionalisme dan efisiensi kerja di tingkat daerah.
Pemerintah pusat menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi kepala daerah yang tetap mengangkat staf khusus atau tenaga ahli setelah 20 Februari 2025. Meski belum dijelaskan secara rinci, sanksi tersebut bisa berupa pemotongan anggaran hingga tindakan administratif lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan efektif dan tidak disalahgunakan oleh pejabat daerah.
Kebijakan ini mendapat beragam respons dari berbagai pihak. Beberapa kepala daerah mendukung langkah ini karena dianggap mampu menekan pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Namun, ada juga yang mempertanyakan bagaimana kepala daerah dapat menjalankan tugasnya tanpa tenaga ahli yang bisa membantu dalam bidang tertentu.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa larangan ini bisa menjadi langkah awal untuk reformasi birokrasi di daerah. Dengan pembatasan jumlah pegawai, diharapkan hanya orang-orang yang benar-benar kompeten dan sesuai kebutuhan yang akan menduduki posisi strategis di pemerintahan daerah.
