Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni meminta tambahan anggaran Rp 29,8 triliun dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senin (10/6/2024)."Iya tadi kami usulkan Rp 29,8 triliun ya, apakah nanti diterima atau tidak atau sebagian digeser ke kementerian yang lain itu nanti bahan diskusi. Ini kebutuhan, kebutuhan real ketika nanti ada serah terima PMN, maka kami punya tanggung jawab untuk mengelola secara baik," ujar Raja Juli.
Ia mengatakan, anggaran tambahan tersebut merupakan konsekuensi dari tahap pengelolaan barang milik negara oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan penyelesaian infrastruktur untuk melanjutkan pembangunan IKN. "Kenaikan ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan oleh PUPR kepada OIKN serta untuk melanjutkan pembangunan ekosistem kota yang baik di IKN," lanjutnya.
Diketahui, usulan tersebut berasal dari enam deputi teknis dalam OIKN, diantaranya adalah Deputi Bidang Perencanaan dan Pertahanan, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, serta Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Adapun rincian dari usulan penambahan anggaran sebagai berikut: 1. Pengelolaan gedung-gedung yang diserahkan dari kementerian; 2. Pembangunan infrastruktur lanjutan untuk Program Pembangunan IKN 2025; 3. Penyediaan teknologi kota pintar.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi sementara anggaran pembangunan IKN pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp 26,7 triliun atau setara 97,6 persen dari pagu anggaran. “IKN tahun ini (2023) kita belanjakan Rp 26,7 triliun, anggaran total Rp 27,4 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, dikutip dari Antaranews, Rabu (3/1/2024). Realisasi anggaran sebesar Rp 26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 24,3 triliun serta sisanya untuk noninfrastruktur.
