Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia telah menepis isu bahwa Indonesia akan menormalisasi hubungan dengan Israel demi keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Isu tersebut muncul setelah terjadi perubahan dinamika politik di Timur Tengah terkait normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Arab, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Meskipun isu tersebut terus berkembang, Kemenlu Indonesia menegaskan bahwa Indonesia akan selalu konsisten berada di garis terdepan dalam membela hak-hak bangsa Palestina.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam isu Palestina-Israel. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah menunjukkan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Posisi ini diperkuat dengan keanggotaan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), di mana Indonesia selalu aktif dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina di forum internasional.
Namun, belakangan ini, terdapat upaya dari pihak Israel untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia dan negara-negara lain. Hal ini terkait dengan kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Israel berupaya untuk memperluas kerjasama dengan negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, dalam rangka mendukung keanggotaannya di OECD. Sebagai organisasi internasional yang berfokus pada kerja sama ekonomi antar negara anggotanya, keanggotaan Israel di OECD menjadi salah satu tujuan strategis bagi negara tersebut.
Meskipun demikian, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap isu Palestina-Israel tetap konsisten. Indonesia tidak akan mengubah kebijakannya terkait hubungan dengan Israel demi keanggotaan OECD. Pernyataan tersebut telah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengorbankan prinsip-prinsip moral dan kemanusiaan demi kepentingan politik dan ekonomi semata.
