Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak rencana pemerintah menarik iuran sebesar 3 persen dari pekerja untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, para guru juga merasa cemas apakah dana dari program ini bisa dicairkan karena sampai saat belum jelas ada orang yang bisa membeli rumah dari tabungan tersebut. Program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) diusulkan sebagai program tabungan wajib untuk para pekerja, termasuk guru dan tenaga kependidikan. Namun, perhimpunan guru P2G menolak program tersebut dengan alasan bahwa hal ini akan memberatkan para guru.
Ditambah lagi saat ini kesejahteraan guru juga belum terjamin, masih banyak guru yang memiliki upah minimum atau bahkan di bawah rata-rata. Guru honorer di Indonesia kerap kali terpinggirkan dan diperlakukan tidak adil dalam hal penghasilan dan jaminan sosial. Keberadaan program Tapera yang diwajibkan kepada para guru, termasuk guru honorer, dianggap akan semakin membebani mereka.
Dari survei yang sama juga ditemukan 74,3 persen penghasilan guru honorer atau kontrak yaitu di bawah Rp 2 juta rupiah, gaji guru yang berkisar antara Rp 2-3 juta sebesar 12,3 persen, Rp 3-4 juta sebanyak 7,6 persen, Rp 4-5 juta sebanyak 4,2 persen dan di atas Rp 5 juta hanya 0,8 persen. Selain itu, alasan lain para guru khawatir dan menolak adalah takut nasib Tapera akan seperti asuransi Asabri dan Jiwasraya yang dikorupsi besar-besaran.
Guru honorer sendiri seringkali harus bekerja dengan upah yang minim dan tanpa jaminan sosial yang memadai. Mereka seringkali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh sebagai pekerja. Hal ini menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dengan menolak program Tapera, perhimpunan guru P2G turut serta memikirkan nasib para guru honorer yang selama ini masih terpinggirkan.
